Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kebanggaan Jokowi Atas Laju Ekonomi Didasari Argumen Pro Ekonomi, Bukan Pro Rakyat

JUMAT, 08 MEI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebanggaan Presiden Joko Widodo atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen di kuartal I 2020 terjadi karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata mengurai bahwa dirinya menghargai rasa bangga Presiden Jokowi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada dia angka 2,97 persen di saat wabah Covid-19.

Apalagi, jika menggunakan asumsi angka, boleh jadi pertumbuhan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang terkena imbas Covid-19.

Namun demikian, Dian Permata mencatat bahwa kebanggaan Presiden Jokowi itu didasari argumentasi instrumen pro economy.

"Sehingga, angka menjadi sakral dan suci dan menjadi petunjuk siapa yang terbaik," kata Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini bahwa Jokowi akan minder jika Indonesia dibandingkan Jerman yang hanya tumbuh 0,6 persen. Sebab, meski ekonomi tumbuh lebih kecil, Jerman tampil perkasa lantaran pro rakyat saat wabah melanda.

Mereka memberikan insentif warga negaranya yang terkena imbas Covid-19. Jerman memberikan stimulus bantuan ekonomi sebagai akibat dari langkah berani mengambil kebijakan lockdown untuk menumpas virus corona.

"Di sini kita lihat bahwa Jerman melakukan spending. Tujuannya agar warganya dapat hidup dengan mendapatkan mendapatkan insentif ekonomi. Jerman mengawinkan pandangan pro economy dan pro life," sambung Dian.

Hal itu berbanding terbalik dengan pemerintahan Jokowi yang hanya menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membantu rakyatnya.

"Jadi kontras sekali perbedaannya. Jerman pro life dan pro economy dengan resiko menguras APBN mereka,” terangnya.

“Pemilihan PSBB dan menghindari pelaksanaan menyeluruh UU Karantina, kesadaran masing-masing warga untuk diam di rumah saja (sesuai) tanpa insentif, hingga relaksasi peraturan pemberlakukan pembukaan moda transportasi makin menegaskan pemerintah cenderung pro economy," pungkas Dian.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya