Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kebanggaan Jokowi Atas Laju Ekonomi Didasari Argumen Pro Ekonomi, Bukan Pro Rakyat

JUMAT, 08 MEI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebanggaan Presiden Joko Widodo atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen di kuartal I 2020 terjadi karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata mengurai bahwa dirinya menghargai rasa bangga Presiden Jokowi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada dia angka 2,97 persen di saat wabah Covid-19.

Apalagi, jika menggunakan asumsi angka, boleh jadi pertumbuhan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang terkena imbas Covid-19.


Namun demikian, Dian Permata mencatat bahwa kebanggaan Presiden Jokowi itu didasari argumentasi instrumen pro economy.

"Sehingga, angka menjadi sakral dan suci dan menjadi petunjuk siapa yang terbaik," kata Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini bahwa Jokowi akan minder jika Indonesia dibandingkan Jerman yang hanya tumbuh 0,6 persen. Sebab, meski ekonomi tumbuh lebih kecil, Jerman tampil perkasa lantaran pro rakyat saat wabah melanda.

Mereka memberikan insentif warga negaranya yang terkena imbas Covid-19. Jerman memberikan stimulus bantuan ekonomi sebagai akibat dari langkah berani mengambil kebijakan lockdown untuk menumpas virus corona.

"Di sini kita lihat bahwa Jerman melakukan spending. Tujuannya agar warganya dapat hidup dengan mendapatkan mendapatkan insentif ekonomi. Jerman mengawinkan pandangan pro economy dan pro life," sambung Dian.

Hal itu berbanding terbalik dengan pemerintahan Jokowi yang hanya menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membantu rakyatnya.

"Jadi kontras sekali perbedaannya. Jerman pro life dan pro economy dengan resiko menguras APBN mereka,” terangnya.

“Pemilihan PSBB dan menghindari pelaksanaan menyeluruh UU Karantina, kesadaran masing-masing warga untuk diam di rumah saja (sesuai) tanpa insentif, hingga relaksasi peraturan pemberlakukan pembukaan moda transportasi makin menegaskan pemerintah cenderung pro economy," pungkas Dian.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bahlil: Jangan Uji NYali, Kita Nothing To Lose

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:44

Bukan AI Tapi Non-Human

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43

Usai Dicopot Ketua Golkar Sumut, Ijeck Belum Komunikasi dengan Doli

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:12

Exynos 2600 Dirilis, Chip Smartphone 2nm Pertama di Dunia

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:52

Akui Kecewa Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ijeck: Mau Apalagi? Kita Terima

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:42

Bahlil Sentil Senior Golkar: Jangan Terlalu Lama Merasa Jadi Ketua Umum

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:22

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Sekretaris Golkar Sumut Mundur, Ijeck Apresiasi Kesetiaan Kader

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:06

Dana Asing Banjiri RI Rp240 Miliar Selama Sepekan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:01

Garda Satu dan Pemkab Tangerang Luncurkan SPPG Tipar Raya Jambe

Sabtu, 20 Desember 2025 | 13:38

Selengkapnya