RKAB Hanya Untuk Lima Perusahaan, PD KAMMI Sebut Pemprov Bangka Belitung Diskriminatif

Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bangka Belitung Hasyim Ashari menyesali kebijakan Pemprov Bangka Belitung yang menerbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada lima perusahaan tambang besar untuk beroperasi.

Ketua Umum PD KAMMI Bangka Belitung Hasyim Ashari menyebutkan, keputusan tersebut sangat melukai hati warga Bangka Belitung. Apalagi di tengah pandemik Covid-19.

"Tentu kebijakan ini tidak adil dan patut dipertanyakan. Harusnya pemprov membuka semua jangan hanya lima perusahaan tersebut,” tegas Hasyim dalam keterangannya, Rabu (7/5).

Kata dia, pemprov tidak memberikan kebijakan stimulus ekonomi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyarakat Babel yang mengeluh susah mendapat makanan.

“Di samping tidak adanya bantuan pemerintah masyarakat juga tidak punya uang akibat tidak mendapat gaji dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja yang tidak mendapatkan RKAB dari pemprov sehingga tidak bisa operasi,” jelasnya.

KAMMI, lanjutnya, keadaan tersebut menjadi masalah krusial yang berujung malapetaka bagi rakyat di Babel.

Hasyim berharap Pemprov Babel berikan stimulus ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi covid-19.

“Semestinya Pemprov berikan persetujuan RKAB tanpa diskriminasi dan terapkan kebijakan yang setara pada seluruh IUP timah yang ada di Babel,” ujarnya.

Tuntutan tersebut tentu sebagai bentuk kepedulian KAMMI kepada para buruh yang terdampak karena adanya keputusan tersebut, mereka tentu masih butuh makan dan hidup layak.

PD KAMMI meminta pemangku kepentingan di pusat untuk perhatikan masalah itu, dan berharap aparat hukum dapat bertindak bila terjadi penyelewengan.

“Aparat harus siap bertindak, sebab ada indikasi main mata dan penyelewengan kewenangan. Kami harap gubernur tinjau ulang dan buka IUP tanpa pilih kasih,” pungkas Hasyim.