Pernyataan Sri Mulyani Kental Aroma Politis, Ini Balasan Wakil Ketua DPRD

Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya mengundang kontroversi.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu. Seolah Pemprov angkat tangan," ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).

Menurut Zita, yang dihadapi bukanlah masalah keuangan atau kinerja. Oleh karenanya, dirinya meminta bendahara negara itu untuk menghindari pernyataan bernada memojokkan di saat seperti ini.

"Rasanya (pernyataan Menkeu) kental politis. Yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," sindirnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, DKI Jakarta sudah melakukan banyak hal dalam menangani pandemik Covid-19 termasuk dampak yang muncul. Mulai dari memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menjadi daerah yang pertama kali mendistribusikan Bansos.

"Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53 persen, tapi Pak Anies tetap saja fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum. Tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini," jelas Zita.

Menurut pimpinan DPRD termuda dan perempuan satu-satunya itu, Gubernur Anies meminta pusat untuk meng-cover bantuan karena ingin warganya sejahtera.

"Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," pungkasnya.