Gerakan HMS: Sekecil Apapun, Kesalahan Data Bantuan Sosial Harus Dihindari

Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menjamin penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19.

Ketua Umum Gerakan HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyebutkan, dampak Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi misalnya, kata dia, Covid-19 membuat daya beli masyarkat melemah. Karena itu, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat supaya ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.

"Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap,"  ujar Hardjuno disela-sela bakti sosial (Baksos) di Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5).

Dalam kondisi wabah seperti saat ini, kata Herdjuno, salah satu tugas pemerintah ini mengurangi beban ekonomi rakyat.

Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.

"Jangan sampai pemerintah abai. Salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya," tegasnya.

Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.

"Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dihindari," katanya.

Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs. Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru.

Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Tangerang. Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5).

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi. Pasalnya, belakangan sering terjadi saling tumpang tindih imbauan diantara lembaga negara.

"Jangan seperti sekarang ini. Misskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang, nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau," pungkasnya.