Ketua Gugus Tugas Covid-19, Letjen Doni Monardo/Net
Bantuan dari pemerintah dinanti masyarakat karena dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemik Covid-19.
Hanya saja, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP, Muslich Zainal Abidin mengaku masih mendapat laporan warga, khususnya yang tinggal di pedalaman, yang belum tersentuh bantuan. Baik sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Oleh karenanya, DPR berharap semua kementerian ikut berperan aktif dengan menggandeng perangkat pemerintah di bawahnya, atau bekerjasama dengan anggota DPR di setiap dapil yang ada," ucap Muslich Zainal Abidin kepada wartawan, Kamis (7/5).
Zainal juga meminta para stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah untuk tidak saling menyalahkan dan beradu argumen di ruang publik.
Sejauh ini publik disuguhkan perdebatan antara Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Termasuk adu mulut antara Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.
Menurutnya, cekcok itu justru menampakkan ketidakkompakan pemerintah.
“DPR memahami bahwa setiap kepala daerah menginginkan yang terbaik bagi warganya, begitu juga dengan setiap kementerian yang ingin programnya bisa berjalan dengan baik, namun semua pihak harus tetap satu komando di bawah Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin oleh Letjen TNI Doni Monardo," jelas Zainal.
Dia menegaskan bahwa adu argumentasi tidak akan bisa menyelesaikan distribusi bantuan yang tersendat. Untuk itu, semua masalah harus dikonsultasikan dengan Gugus Tugas Covid-19, sehingga tidak tumpang tindih.
“Kami masih mendengar masyarakat menilai bahwa para pemimpin, baik daerah maupun pusat, sibuk beradu argumen, namun kebijakan atau bantuan mereka tidak terealisasi di lapangan," pungkasnya.
