Berita

Bendera Kuba/Net

Dunia

Lewat Surat, 27 Senator AS Minta Pemerintah Jangan Politisasi Bantuan Kemanusiaan Untuk Kuba

KAMIS, 07 MEI 2020 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk tidak mempolitisasi bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pompeo dan Mnuchin pada Selasa (5/5), sebanyak 27 senator AS mendesak pemerintah untuk menegaskan bahwa AS tidak melarang perusahaan dan entitas asing lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

"Kami menulis ini untuk mendesak anda agar segera mengonfirmasi bahwa perusahaan dan entitas lain di seluruh dunia tidak dilarang oleh undang-undang AS untuk menyediakan peralatan medis, makanan, dan barang-barang kemanusiaan lainnya, serta informasi mengenai kesehatan masyarakat ke Kuba," bunyi surat tersebut.


Para senator menjelaskan, saat ini Kuba sudah menderita karena kekurangan makanan dan obat-obatan, terlebih harus menghadapi wabah Covid-19.

Mengingat dekatnya geografis antara Kuba dan AS, kondisi wabah di Kuba akan sangat mengancam kesehatan dan keselamatan orang Amerika dan negara-negara lainnya di kawasan Karibia.

Untuk itu, para senator meminta Pompeo dan Mnuchin untuk menyoroti hal tersebut.

Pasalnya, para senator mengungkapkan, mereka mendapatkan laporan bahwa perusahaan-perusahaan asing telah dilarang untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Kuba, termasuk untuk penanganan Covid-19. Para perusahaan tersebut bahkan khawatir akan hukuman atau sanksi dari AS jika mengirim bantuan kemanusiaan ke Kuba.

"Ini berbahaya dan bertentangan dengan tradisi lama kita tentang tidak mempolitisasi udara kemanusiaan," tegas para senator.

"Dalam keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh virus mematikan yang begitu mudah menular. Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan," tutup surat tersebut.

Ada pun surat tersebut ditantangani oleh Senator Patrick Leahy, Senator Amy Klobuchar, hingga Senator Elizabeth Warren.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya