Berita

Bendera Kuba/Net

Dunia

Lewat Surat, 27 Senator AS Minta Pemerintah Jangan Politisasi Bantuan Kemanusiaan Untuk Kuba

KAMIS, 07 MEI 2020 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk tidak mempolitisasi bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pompeo dan Mnuchin pada Selasa (5/5), sebanyak 27 senator AS mendesak pemerintah untuk menegaskan bahwa AS tidak melarang perusahaan dan entitas asing lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

"Kami menulis ini untuk mendesak anda agar segera mengonfirmasi bahwa perusahaan dan entitas lain di seluruh dunia tidak dilarang oleh undang-undang AS untuk menyediakan peralatan medis, makanan, dan barang-barang kemanusiaan lainnya, serta informasi mengenai kesehatan masyarakat ke Kuba," bunyi surat tersebut.

Para senator menjelaskan, saat ini Kuba sudah menderita karena kekurangan makanan dan obat-obatan, terlebih harus menghadapi wabah Covid-19.

Mengingat dekatnya geografis antara Kuba dan AS, kondisi wabah di Kuba akan sangat mengancam kesehatan dan keselamatan orang Amerika dan negara-negara lainnya di kawasan Karibia.

Untuk itu, para senator meminta Pompeo dan Mnuchin untuk menyoroti hal tersebut.

Pasalnya, para senator mengungkapkan, mereka mendapatkan laporan bahwa perusahaan-perusahaan asing telah dilarang untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Kuba, termasuk untuk penanganan Covid-19. Para perusahaan tersebut bahkan khawatir akan hukuman atau sanksi dari AS jika mengirim bantuan kemanusiaan ke Kuba.

"Ini berbahaya dan bertentangan dengan tradisi lama kita tentang tidak mempolitisasi udara kemanusiaan," tegas para senator.

"Dalam keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh virus mematikan yang begitu mudah menular. Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan," tutup surat tersebut.

Ada pun surat tersebut ditantangani oleh Senator Patrick Leahy, Senator Amy Klobuchar, hingga Senator Elizabeth Warren.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya