Berita

Bendera Kuba/Net

Dunia

Lewat Surat, 27 Senator AS Minta Pemerintah Jangan Politisasi Bantuan Kemanusiaan Untuk Kuba

KAMIS, 07 MEI 2020 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk tidak mempolitisasi bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pompeo dan Mnuchin pada Selasa (5/5), sebanyak 27 senator AS mendesak pemerintah untuk menegaskan bahwa AS tidak melarang perusahaan dan entitas asing lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kuba.

"Kami menulis ini untuk mendesak anda agar segera mengonfirmasi bahwa perusahaan dan entitas lain di seluruh dunia tidak dilarang oleh undang-undang AS untuk menyediakan peralatan medis, makanan, dan barang-barang kemanusiaan lainnya, serta informasi mengenai kesehatan masyarakat ke Kuba," bunyi surat tersebut.


Para senator menjelaskan, saat ini Kuba sudah menderita karena kekurangan makanan dan obat-obatan, terlebih harus menghadapi wabah Covid-19.

Mengingat dekatnya geografis antara Kuba dan AS, kondisi wabah di Kuba akan sangat mengancam kesehatan dan keselamatan orang Amerika dan negara-negara lainnya di kawasan Karibia.

Untuk itu, para senator meminta Pompeo dan Mnuchin untuk menyoroti hal tersebut.

Pasalnya, para senator mengungkapkan, mereka mendapatkan laporan bahwa perusahaan-perusahaan asing telah dilarang untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Kuba, termasuk untuk penanganan Covid-19. Para perusahaan tersebut bahkan khawatir akan hukuman atau sanksi dari AS jika mengirim bantuan kemanusiaan ke Kuba.

"Ini berbahaya dan bertentangan dengan tradisi lama kita tentang tidak mempolitisasi udara kemanusiaan," tegas para senator.

"Dalam keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh virus mematikan yang begitu mudah menular. Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan," tutup surat tersebut.

Ada pun surat tersebut ditantangani oleh Senator Patrick Leahy, Senator Amy Klobuchar, hingga Senator Elizabeth Warren.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya