Menkeu Sebut Pemprov DKI Minta Dibantu Soal Anggaran Bansos

Anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Semula, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan bantuan untuk 1,1 juta warganya, tetapi kemudian DKI meminta kepada pusat untuk covering bantuan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) melalui video conference.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.

Hal inilah yang diakui Sri Mulyani membuat anggaran penanganan bansos bagi para warga terdampak Covid-19 menjadi bertambah.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku pihaknya belum memberikan rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan tanggung jawab ini.

Dia memastikan bahwa penambahan anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp110 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, pendistribusian bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek melibatkan perusahaan jasa logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek online (ojol).

"BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga termasuk gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi para supir ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH," ungkapnya.

Kementerian Sosial juga telah memberikan laporannya bahwa proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek sudah mencapai 80 persen.

"Data terakhir dari Kemensos, saat ini implementasinya sudah mendekati 80 persen. Karena presiden sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa sebelum lebaran, 100 persen harus sudah di-deliver," ujar Sri Mulyani.