Ada Kades Dan Dinsos Tidak Kompak Soal Bansos, Mensos Ikuti Saran DPR Mutakhirkan Data

Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui adanya distorsi antara pusat dan daerah terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini lantaran Kemensos mengacu pada data Dinas Sosial (Dinsos) bukan data dari perangkat Desa.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, dirinya sepakat dengan usulan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasanuddin yang meminta Kemensos melakukan pemutakhiran data dengan melibatkan perangkat Desa.

"Saya setuju juga dari Pak ketua tadi di Pak Ace mengenai pemutakhiran data harus melibatkan Desa," kata Menteri Sosial Juliari Batubara saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari mengklaim pihaknya telah melakukan pemutakhiran data dengan Kepala Desa untuk menyinkronkan data calon penerima Bansos agar semua masyarakat yang membutuhkan mendapat bantuan sesuai sasaran. Namun, ia menyebut kendala yang terjadi di lapangan adalah Kepala Desa tidak sejalan dengan Dinsos.

"Sebenarnya sekarang sudah berjalan Pak. Sekali lagi kita sama-sama paham di lapangan itu tidak semua Kepala Desa itu kompak dengan Dinsosnya. Tidak semua Pemda itu kompak, tidak semua di Desa itu kompak. Jadi ini ada distorsi-distorsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Kabinet Indonesia Maju utusan PDI Perjuangan ini menyebut pihaknya kerap dianggap membela diri saat menyebut Dinsos dan perangkat Desa tidak kompak terkait dana Bansos tersebut.

"Saya juga kadang-kadang mendengar dari mereka, Mas ini sudah kita berikan datanya tapi begitu sampai ke Dinsos yang ke Kemensos, Kementerian Desa ini terjadi. Tapi tentunya seringkali kami sampaikan dianggap kami membela diri. Ya enggak apa-apa kita sampaikan saja, karena yang penting kami sampaikan apa yang terjadi di lapangan," pungkasnya.