Berita

Gubernur BI, Perry Marjiyo/Net

Politik

DPR Desak Cetak Uang, BI: Maaf, Itu Bukan Kebijakan Yang Lazim Dilakukan

RABU, 06 MEI 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan masukan kepada Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, untuk mencetak uang Rp 600 triliun. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah pandemik Covid-19 yang merontokkan perekonomian nasional.

Langkah tersebut dianggap DPR bisa menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia. Menurut Banggar, jika hanya mencetak uang Rp 600 triliun, tingkat inflasi diperkirakan akan naik 5-6 persen.

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menolak secara tegas usulan DPR tersebut. Menurutnya, langkah tersebut salah dan tidak sesuai dengan kebijakan moneter yang prudensial.


“Sekarang kita dengar ada pandangan masyarakat, untuk mengatasi Covid-19 BI cetak uang saja lalu dibagikan ke masyarakat. Tidak usah khawatir inflasi. Mohon maaf, itu bukan praktik kebijakan yang lazim dilakukan BI,” tegas Perry lewat pernyataannya secara virtual, Rabu (6/5).

Ditambahkan Perry Warjoyo, pernyataan Banggar DPR yang mendesak BI untuk mencetak uang merupakan gagasan salah kaprah. Apalagi jika mencetak uang hanya untuk penanganan Covid-19.

“Jangan menambah kebingungan masyarakat, BI cetak uang untuk menangani Covid itu enggak lazim di bank sentral,” tegasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya