Berita

Taufiqurrahman minta pemerintah lebih sabar dalam menangani pandemik corona/Net

Politik

Jokowi Minta Kurva Covid-19 Turun Pada Mei Dengan Cara Apa Pun, Demokrat: Virus Tidak Bisa Diperintah!

RABU, 06 MEI 2020 | 16:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kurva kasus virus corona baru (Covid-19) harus menurun pada Mei 2020, apa pun caranya, mendapat kritikan masyakarat.

"Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bapak Jokowi bahwa virus tidak bisa diperintah dengan cara apa pun," ucap Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).

Menurut Taufiqurrahman, satu-satunya cara mengendalikan virus Covid-19 ini adalah dengan cara melakukan Tes Swab Massal dan Karantina.


"Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran yang konkret untuk memetakan pusat penyebaran dan strategi pencegahannya," jelasnya.

Atas dasar itulah pemerintah baru bisa membuat rencana strategis ke depan. Kapan dilakukan pelonggaran dan kapan skenario ekonomi mulai dijalankan.

"Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kedua hal tersebut yaitu Tes Swab Massal dan Karantina sudah dijalankan dengan maksimal?" ujar Taufiqurrahman.

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 ini menegaskan, kalaupun beberapa negara tetangga sudah mulai membuka kegiatan ekonomi secara perlahan, sebab mereka sudah lebih dulu dan lebih ketat melakukan kebijakan Tes Massal serta Karantina

"Kita ini baru kemarin melaksanakan aturan PSBB, itu pun masih bolong-bolong dan tidak konsisten. Saya sarankan supaya kita lebih sabar melakukan upaya pencegahan dan pengendalian supaya tidak menyesal di kemudian hari," tegasnya.

"Pikirkan keselamatan warga terlebih dahulu. Soal ekonomi kita bisa kejar saat semuanya sudah tuntas," pungkas Taufiqurrahman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya