Berita

Bantuan sosial/Net

Politik

Pendistribusian Bansos Jokowi Lambat, Pengamat: Terlalu Bayak Titipan Dan Jadi Panggung Pencitraan

RABU, 06 MEI 2020 | 14:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam waktu dekat, bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera didistribusikan.

Melihat hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, sejatinya jika kebijakan tentang Bansos dirumuskan dan diimplementasi dengan baik.

Bagi dia, belakangan menjadi berlebihan seorang Presiden sebagai top manajer kebijakan negara masih memberi komando berkali-kali agar bansos tersebut segera didistribusikan.


"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dari sisi konten, isi kebijakannya relevan dengan fokus menyelesaikan masalah tertentu dan fokus pada wilayah yang menjadi target kebijakan," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).

Selain itu, kebijakan tersebut harus disertai dengan sumber daya seperti anggaran dan personel serta memiliki SOP juga target-target pencapaian

Andi Yusran pun menduga lambatnya pendistribusian terjadi karena kebijakan akan bansos tersebut didesain secara amatiran.

"Blue print kebijakan yang kabur, banyak ‘titipan’ kepentingan dari banyak aktor," tegasnya.

Andi turut mengatakan, bahwa pendistribusian bansos adalah isu ‘sexy’ utamanya dimata masyarakat menengah kebawah.

"Sehingga bisa menjadi ‘panggung’ untuk mempertahankan dan atau meningkatkan citra diri sebagai tokoh yang pro-poor atau pro wong cilik," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya