Berita

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999), Tanri Abeng/Net

Politik

Mantan Menteri Soeharto: Covid-19 Lebih Parah Dari 98, Mau Minta Tolong Sama Siapa?

RABU, 06 MEI 2020 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pandemik virus corona baru atau Covid-19 yang melanda Tanah Air diprediksi akan berdampak lebih parah dibanding krisis ekonomi tahun 1998 silam.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999), Tanri Abeng saat mengisi kajian online yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema 'Manajemen Kebijakan Publik Masa Krisis Covid-19'.

"Apa yang dihadapi ini lebih berat dari tahun 98. Ketika 98 masih bisa diprediksi dan dikelola. Saat ini implikasi lebih parah karena ini kan terjadi di seluruh dunia. Kalau sudah begini, kita mau minta tolong ke mana?" jelasnya, Rabu (6/5).


Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah segera memformulasikan kebijakan agar dapat keluar dari kondisi saat ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk badan yang bertugas mengelola krisis Covid-19.

Manajemen yang baik, kepemimpinan hingga kejelasan akuntabilitas juga menjadi hal yang tak kalah penting diwujudkan pemerintah.

"Apa yang kita hadapi sekarang ini serba sulit. Perusahaan besar sudah banyak yang melakukan PHK. Ini harus ada kebijakan dan kebijakan itu butuh duit. Apakah itu ngutang atau gimana, pemerintah harus pikirkan," tutup mantan menteri era Presiden Soeharto ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya