Aktivis pro demokrasi Hong Kong/Net
Kantor urusan Hong Kong di China mengutuk pengunjuk rasa pro demokrasi Hong Kong sebagai "virus politik" yang mencari kemerdekaan. Kantor tersebut juga mengatakan, Hong Kong tidak akan pernah tenang, kecuali jika para pengunjuk rasa menghilang.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (6/5), Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di China memperingatkan bahwa pemerintah negeri tirai bambu tidak akan duduk diam dengan "kekuatan gila yang ceroboh", merujuk pada para pengunjuk rasa di Hong Kong.
Kantor tersebut juga menyatakan, pemerintah pusat China memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga ketertiban serta keamanan nasional.
"Tindakan hangus dari para pengunjuk rasa berpakaian hitam adalah virus politik di masyarakat Hong Kong dan musuh besar bagi 'satu sistem dua negara'," bunyi pernyataan kantor tersebut seperti dimuat
Reuters.
"Selama para pemrotes tidak dihapuskan, Hong Kong tidak akan pernah tenang," lanjutnya.
Hong Kong sendiri sudah diguncang protes politik besar-besaran sejak 2019, yang dipicu oleh RUU Ekstradisi ke China daratan.
Banyak pengunjuk rasa adalah aktivis muda yang berpakaian hitam. Mereka kerap bentrok dengan para polisi Hong Kong.
Meski dilanda wabah virus corona baru (Covid-19), namun bulan lalu, polisi anti huru hara Hong Kong membubarkan 300 aktivis pro demokrasi berpakaian hitam. Padahal pemerintah sendiri sudah memberlakukan larangan pertemuan publik.
Ketegangan politik juga meningkat setelah 15 aktivis pro demokrasi ditangkap pada April.
Ekonomi Hong Kong pada kuartal pertama mencatat terjadinya kontraksi tahunan terdalam sejak setidaknya 1974. Kantor Urusan Hong Kong dan Makau mengatakan, ada banyak faktor yang mempengaruhi lumpuhnya ekonomi Hong Kong, namun masalah utamanya adalah unjuk rasa anti pemerintah.
"Masalah terbesar Hong Kong datang dari dalam, yaitu pasukan kekerasan secara terbuka menyerukan dan terlibat dalam 'lanchao'," kata kantor itu.
