Berita

mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999) Tanri Abeng/Net

Politik

Pesan Tanri Abeng, Birokrasi Jangan Berbelit Di Saat Krisis

RABU, 06 MEI 2020 | 12:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pandemik Covid-19 telah menyebabkan krisis. Bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia.

Begitu kata mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1998-1999) Tanri Abeng saat mengisi kajian online yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema “Manajemen Kebijakan Publik Masa Krisis Covid-19”, Rabu (6/5).

Tanri mengatakan, meski Indonesia disebut-sebut mengalami penurunan jumlah kasus Covid-19, kenyataannya sampai hari ini tren kurva masih terus meningkat.


"Masih banyak yang masuk ke rumah sakit dibandingkan yang keluar. Tapi kita bersyukur yang sembuh lebih banyak dari yang meninggal ya," ungkapnya pada Rabu (6/5).

Dirinya menyatakan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, jangan ada birokrasi yang berbelit-belit. Sebaliknya dibutuhkan kecepatan dalam menangani permasalahan yang telah menyerang sektor perekonomian.

"Kalau ketahanan ekonomi terganggu, dampaknya ke sosial dan politik," jelas Tanri Abeng.

Menurutnya manajemen bukanlah suatu reaksi. Hal itu dia kemukakan lantaran belakang yang keluar dari pemerintah adalah reaksi yang berujung kontroversi.

"Saat krisis seperti ini seorang pemimpin harus menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Namun itu tidak bisa efektif jika organisasinya berpola birokrasi," ungkapnya.

"Pemimpin yang memiliki banyak prioritas biasanya karena banyak  kepentingan, sehingga bingung mana yang mau dikerjakan," pungkas mantan Komisaris Utama Pertamina itu. 


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya