Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga/Net

Politik

PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keakuratan data penerima bantuan sosial wajib disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat bagi warga terdampak Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, pemetaan bisa dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

“Dengan data ini, kita bisa mengalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Eriko kepada wartawan, Senin (4/5).


Dengan adanya data yang akurat, kata Eriko, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan.

“Harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memaparkan bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini,” katanya.

Bila pemerintah tidak siap memberikan hasil sensus penduduk secara akurat, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dihantui ancaman krisis pangan karena adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia.

“Sebagai negara agraris, Indonesia wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan. Penting sekali agar pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi kita sendiri yang dikelola oleh para petani dan nelayan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, dengan adanya kedaulatan pangan ini, ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan baku pangn secara bertahap akan berkurang.

“Karena di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya