Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga/Net

Politik

PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keakuratan data penerima bantuan sosial wajib disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat bagi warga terdampak Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, pemetaan bisa dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

“Dengan data ini, kita bisa mengalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Eriko kepada wartawan, Senin (4/5).


Dengan adanya data yang akurat, kata Eriko, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan.

“Harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memaparkan bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini,” katanya.

Bila pemerintah tidak siap memberikan hasil sensus penduduk secara akurat, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dihantui ancaman krisis pangan karena adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia.

“Sebagai negara agraris, Indonesia wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan. Penting sekali agar pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi kita sendiri yang dikelola oleh para petani dan nelayan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, dengan adanya kedaulatan pangan ini, ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan baku pangn secara bertahap akan berkurang.

“Karena di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya