Berita

Pembatasan wilayah yang dilakukan Warga kampung Jaha, Bekasi/RMOL

Politik

PSBB

PKS: Pontang-panting Halau Corona Tapi Wacanakan Relaksasi PSBB, Kasihan Kepala Daerah Pak Presiden...

SENIN, 04 MEI 2020 | 22:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada kesan konsep yang tak jelas di balik wacana pemerintah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah wabah virus corona baru (Covid-19) yang masih menjangkit Tanah Air.

Bahkan menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, pemerintah seakan tak memiliki grand design dalam penanganan wabah Covid-19.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi. Kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5).


"Sampai sekarang, pemerintah belum pernah ungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya,” sambungnya.

Lebih dalam, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, dengan adanya wacana relaksasi PSBB yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, makin jelas pemerintah lempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah perihal kebijakan PSBB.

“Coba lihat saat ini gubernur, bupati, walikota malah terlihat pontang-panting dengan kebijakan PSBB," tegasnya.

Hingga saat ini, sejumlah kepala daerah masih giat melaksanakan PSBB lantaran merasa penyebaran virus Covid-19 belum terpangkas. Namun semangat kepala daerah ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

"Kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB akan melonggarkan. Kalau kebijakan bolak-balik enggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya