Anggota komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Net
Sejumlah masyarakat belakangan mengeluhkan tingginya tagihan tarif listrik. Terlebih belum ada penjelasan memadai yang dijelaskan PLN kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto menduga adanya kurang tanggung jawab dari para petugas PLN di lapangan dalam melakukan pencatatan meteran.
"Banyak petugas PLN diduga nembak angka meteran listrik masyarakat tanpa melakukan pengecekan seperti biasa akibat PSBB. Patut diduga oknum-oknum ini coba selundupkan dusta dengan memainkan angka-angka meteran itu tadi," kata Darmadi kepada wartawan, Senin (4/5).
Legislator DKI Jakarta ini pun mengingatkan agar PLN hati-hati dan lebih proaktif dalam melakukan pencatatan meteran. Mengenai keluhan masyarakat, ia juga meminta PLN segera mengambil sikap.
"Jangan kedepankan
self service, jangan hanya membebankan pencatatan itu ke masyarakat tanpa dibarengi pengecekan oleh PLN, itu enggak tepat. PLN mestinya mengerti kebanyakan yang mengeluh masyarakat kelas bawah yang konsumsinya juga enggak banyak," jelas Bendahara Megawati Institute ini.
PLN, kata dia, merupakan perusahaan BUMN yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, seharusnya beban yang diemban, termasuk bila merugi tidak diberatkan kepada rakyat kecil.
"Yang jelas kenaikan yang tinggi itu di luar kewajaran. Negara harus hadir meringankan beban masyarakat saat situasi masyarakat lagi sulit. Intinya fungsi PSO mesti dimaksimalkan dan bermanfaat untuk masyarakat," urai politisi PDIP itu.
Di sisi lain, ketimbang membebani publik yang tengah dirundung pandemik Covid-19, sebaiknya fasilitas yang dinikmati jajaran direksi dan komisaris PLN dipangkas saja sebagai bentuk empati.
"Lebih baik lakukan efisiensi besar-besaran di tubuh PLN daripada membebankan rakyat. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan, jangan hilang semangat dalam melayani rakyat," demikian Darmadi.
