Pembatasan Lalulintas Manusia Di PSBB Mirip Lockdown, Ubedilah Badrun: Itu Akal-akalan Pemerintahan Jokowi

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai hanya akal-akalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, meskipun telah ada larangan mudik dari Presiden Jokowi, namun masih banyak warga yang nekat pulang ke kampung halamannya.

"Itu adalah ekspresi penderitaan di kota dan sekaligus ekspresi harapan kehidupan bahagia di kampung. Sebab faktanya, mereka yang nekat mudik atau pulang kampung itu karena di tempat perantauan sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan bantuan karena tidak memiliki KTP setempat, sehingga terpaksa untuk mudik," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/5).

Sehingga, lanjut Ubedilah, banyak masyarakat yang nekat untuk pulang kampung karena hidup di kota terus menderita akibat Covid-19. Setidaknya, ada rasa bahagia yang didapat mereka saat berkumpul bersama keluarga.

"Meski menderita, tetapi ada kebahagiaan psikologis karena bersama sanak saudaranya. Meski kemudian hidupnya di kampung lama-lama bergantung dengan bantuan dari saudara dan tetangganya. Jika kondisi saudara dan tetangganya juga makin lama makin tidak mampu juga, pada titik itu kelaparan kolektif bisa terjadi. Biasanya pilihannya hanya dua, pasrah menerima keadaan atau protes dengan keadaan," jelas Ubedilah.

Terkait larangan mudik yang terlihat melalui penjagaan ketat di tiap wilayah, sambung Ubedilah, merupakan turunan dari kebijakan PSBB. Namun, dalam pembatasan lalu lintas manusia ada yang mirip dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah.

"Jadi aturannya mirip seperti lockdown, meski tidak semuanya. Tetapi tidak semua rakyat diperhatikan kebutuhan dasarnya," kata Ubedilah.

"Itu salah satu akal-akalan atau curangnya pemerintahan Jokowi. Padahal pulang kampung dalam masa kebijakan PSBB itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bisa bertahan hidup. Itu juga risiko dari kebijakan PSBB yang bantuan sosialnya tidak menjangkau mereka. Itu namanya rakyat terzalimi," tegas Ubedilah.