Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pengamat: Jalan Mulus TKA China Bisa, Hati Rakyat Indonesia Bisa Terluka

SENIN, 04 MEI 2020 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah pemerintah yang berencana mendatangkan 500 TKA China ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), adalah satu kekeliruan.

Pasalnya, rencana tersebut dimunculkan di tengah pandemik Covid-19 yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh kehilangan pekerjaan.

"Langkah pemerintah yang berencana mendatangkan 500 TKA asal China merupakan langkah yang salah dan keliru," demikian yang disampaikan pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/5).


Menurut Ujang, sangat wajar jika kaum buruh marah dan mengkritik pemerintah. Selain itu wajar pula jika gubernur, DPRD, dan warga Sultra menolak kehadiran para TKA asal China tersebut.

Di tengah penderitaan rakyat Indonesia saat ini, menurut Ujang, seharusnya pemerintah jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh dan kontroversial.

"Jangan buat kebijakan yang melanggar aturan sendiri. Dan jangan buat kebijakan yang merugikan rakyat," tegas Ujang.

Kata dia, seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana rakyat yang kehilangan pekerjaan dapat bekerja kembali. Bukan malah mendatangkan tenaga kerja asing.

"Pemerintah muluskan jalan TKA asal China masuk Indonesia, ini bisa melukai seluruh rakyat Indonesia," pungkas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya