Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Saleh Daulay: Relaksasi PSBB Tak Perlu Bila Kurva Covid-19 Belum Turun

SENIN, 04 MEI 2020 | 13:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta tidak terburu-buru melonggarkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum kurva penyebaran virus corona benar-benar turun signifikan.

Begitu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (4/5).

"Menurut saya, jika pemerintah masih sanggup mengamankan jaring pengaman sosial, relaksasi ini belum diperlukan. Kalaupun mau ada relaksasi, nanti setelah kurva penyebaran virus ini benar-benar turun," ujarnya.


Selain itu, Saleh Daulay juga berpesan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, Mahfud MD harus benar-benar memiliki perhitungan hingga manajemen risiko yang matang.

"Pemerintah dapat menghitung dampaknya. Jangan sampai relaksasi dan pelonggaran itu menyebabkan terganggunya upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena dengan relaksasi, orang akan kembali bekerja dan berkumpul di tempat kerja," tegas Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini.

"Dari awal, beberapa kali saya menyampaikan program PSBB ini diprediksi tidak efektif. Sekarang kan terbukti, PSBB tidak mampu menghalangi orang untuk keluar rumah," demikian Saleh Daulay.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya