Berita

Idham Azis saat dilantik sebagai Kapolri/Net

Politik

PKS Bela Idham Azis: Yang Menolak Pengangkatan Boy Rafli Tidak Paham Hubungan Kerja Kapolri-Presiden

SENIN, 04 MEI 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil mengaku heran kepada pihak-pihak yang meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membatalkan pengusulan atau penunjukkan Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebagai bawahan Presiden, kata Nasir Djamil, Kapolri tentu telah menyampaikan sebelumnya perihal pergantian kepala BNPT tersebut.

"Mana mungkin Kapolri berani melampaui kewenangannya atau memojokkan Presiden soal pengangkatan Boy Rafli Amar. Kalau Kapolri berani melangkahi Presiden itu namanya bunuh diri," ujar Nasir Djamil, Senin (4/5).


Dia menjelaskan, sebelum mencantumkan nama Boy Rafli sebagai kepala BNPT di dalam telegram, Kapolri pasti sudah mengajukan nama itu kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, Kapolri juga menyerahkan nama cadangan jika Presiden menolak Boy Rafli.

Dan karena Istana telah memberikan lampu hijau, akhirnya dalam telegram itu, nama Boy Rafli muncul menggantikan Suhardi Alius.

"Pihak yang menuduh Kapolri melampaui kewenangannya dan ingin memojokkan Presiden dengan pengangkatan Boy Rafli sebagai kepala BNPT, tampaknya kurang memahami bagaimana hubungan kerja dan komunikasi Kapolri dan Presiden," tutur Nasir Djamil.

Politisi asal Aceh ini menambahkan, Komjen Suhardi Alius pada Juli mendatang genap empat tahun sebagai kepala BNPT. Selama memimpin lembaga itu, tidak dinafikan banyak keberhasilan yang dilakukkan bersama jajaran BNPT. Terutama lahirnya UU 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Pak Suhardi boleh dibilang sukses. karena itu Pak Boy Rafli diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan cerita sukses yang telah dilakukan Pak Suhardi," tutup Nasir Djamil.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya