Idham Azis saat dilantik sebagai Kapolri/Net
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil mengaku heran kepada pihak-pihak yang meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membatalkan pengusulan atau penunjukkan Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Sebagai bawahan Presiden, kata Nasir Djamil, Kapolri tentu telah menyampaikan sebelumnya perihal pergantian kepala BNPT tersebut.
"Mana mungkin Kapolri berani melampaui kewenangannya atau memojokkan Presiden soal pengangkatan Boy Rafli Amar. Kalau Kapolri berani melangkahi Presiden itu namanya bunuh diri," ujar Nasir Djamil, Senin (4/5).
Dia menjelaskan, sebelum mencantumkan nama Boy Rafli sebagai kepala BNPT di dalam telegram, Kapolri pasti sudah mengajukan nama itu kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, Kapolri juga menyerahkan nama cadangan jika Presiden menolak Boy Rafli.
Dan karena Istana telah memberikan lampu hijau, akhirnya dalam telegram itu, nama Boy Rafli muncul menggantikan Suhardi Alius.
"Pihak yang menuduh Kapolri melampaui kewenangannya dan ingin memojokkan Presiden dengan pengangkatan Boy Rafli sebagai kepala BNPT, tampaknya kurang memahami bagaimana hubungan kerja dan komunikasi Kapolri dan Presiden," tutur Nasir Djamil.
Politisi asal Aceh ini menambahkan, Komjen Suhardi Alius pada Juli mendatang genap empat tahun sebagai kepala BNPT. Selama memimpin lembaga itu, tidak dinafikan banyak keberhasilan yang dilakukkan bersama jajaran BNPT. Terutama lahirnya UU 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
"Pak Suhardi boleh dibilang sukses. karena itu Pak Boy Rafli diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan cerita sukses yang telah dilakukan Pak Suhardi," tutup Nasir Djamil.
