Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Kurang Perhatian Pemerintah, 56 Persen Sekolah Swasta Mulai Kehabisan Napas

MINGGU, 03 MEI 2020 | 00:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2020, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi sekolah swasta di masa pandemik virus corona baru atau Covid-19.

JSIT Indonesia beranggotakan 2.313 sekolah swasta yang tersebar di seluruh Indonesia ikut merasakan dampak pandemik Covid-19. Terutama kesulitan finansial di sebagian besar sekolah-sekolah anggota.

Ketua JSIT Indonesia, Mohammad Zahri mengatakan, berdasarkan survei, baik yang dilakukan internal maupun eksternal, sekitar 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.


"Kesulitan finansial yang dirasakan sekolah swasta yang merupakan anggota JSIT Indonesia, persentase hampir sama dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, dimana sekitar 56 persen sekolah swasta terdampak dengan mewabahnya Covid-19," kata Zahri melalui keterangannya, Sabtu (2/5).

Zahri mengungkapkan, kondisi ini terlihat dari fenomena para orang tua yang kesulitan membayar SPP sekolah dan adanya tuntutan orang tua murid agar mendapatkan pemotongan biaya SPP, karena tidak adanya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini berimplikasi pada biaya operasional sekolah untuk gaji dan pemeliharaan sekolah.

"Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat mempengaruhi daya tahan sekolah untuk membayar gaji guru dan karyawan sekolah serta bisa berakibat kepada pemutusan hubungan kerja. Jangka panjangnya tentu akan mengganggu proses pendidikan di sekolah," ujar Zahri.

Lebih lanjut Zahri meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Sehingga bisa segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional.

"Lembaga pendidikan swasta ini juga mohon diperhatikan pemerintah. Karena merupakan penyangga utama pendidikan di tanah air, mengingat timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," pinta Zahri, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Oleh karena itu, lanjut Zahri, JSIT Indonesia meminta pemerintah untuk segera mencari solusi yang komprehensif dalam mengantisipasi keadaan ini dan implikasinya pada masa mendatang.

Zahri juga berharap pemerintah memberikan alternatif stimulus dan relaksasi bagi sekolah-sekolah swasta dalam menghadapi keterbatasan anggaran karena kesulitan bayar dari orang tua.

"Mempertimbangkan untuk memberikan bantuan likuiditas kepada sekolah swasta terdampak selama masa pandemik. Memberikan prioritas dalam pemberian Kartu Prakerja kepada guru honorer dan guru swasta yang terdampak karena mengalami PHK," tutup Zahri.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya