Berita

Ilustrasi TKA China/Net

Politik

Soal Kedatangan TKA China, Pakar: Ini Yang Disebut JK Simpang Siur, Di Mana Leadership Presiden?

SABTU, 02 MEI 2020 | 01:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengkritisi rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara.

Sebab hal tersebut telah bertentangan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 11/2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Saiful Anam pun menilai rencana kedatangan para TKA yang bertentangan dengan peraturan pemerintah menjadi salah satu bukti pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai kesimpangsiuran aturan penanganan corona.


"Ini yang disebut JK (Jusuf Kalla) simpang siur dan membingungkan. Di mana leadership seorang Presiden? Kok membuat aturan tapi dilanggar sendiri," kritik Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).

Melihat fakta tersebut, ia pun curiga bila di balik rencana kedatangan ratusan TKA tersebut ada perjanjian khusus antara pemerintahan Joko Widodo dengan China.

"Atau jangan-jangan memang ada perjanjian khusus dengan China sehingga khusus TKA asal China bebas dan diberikan kekebalan untuk melanggar peraturan perundang-undangan?" kata Saiful.

Hal ini tentu aneh, di mana masyarakat Indonesia sedang berlomba melawan wabah Covid-19. Tetapi pemerintahan malah berencana mempersilakan TKA China untuk datang ke Indonesia.

"Atau memang ada kekuasaan di atas presiden yang dapat mengatur semaunya sendiri? Kalau ada, maka sangat membahayakan negara," pungkas Saiful.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya