Berita

Paket bantuan pemerintah tersendat karena kemasan yang belum selesai/Net

Politik

Bantuan Presiden Tersendat Karena Alasan Pengemasan, DPRD DKI: Yang Penting Isinya, Kalau Perlu Pakai Kantong Kresek

JUMAT, 01 MEI 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian paket sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat, terpaksa tertunda lantaran pengemasan yang menggunakan tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, tak mempermasalahkan label kemasan bansos. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah eksekusi dan data yang tepat sasaran.

"Saat ini label tidak penting, masyarakat sedang kelaparan. Bila perlu gunakan saja kantong kresek bila masih tersendat hanya karena label," tegasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).


Zita juga menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok akan semakin meningkat seiring dengan dekatnya Hari Raya Idul Fitri.

Oleh karena itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta baik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk bisa fokus memikirkan manfaat untuk masyarakat ketimbang pengemasan.

"Stok bantuan yang diberikan sebelumnya sudah habis, warga kembali teriak. Banyak pesan yang masuk ke saya mengeluhkan sembako yang tak kunjung datang. Mereka tidak peduli itu datangnya dari mana, isinya yang mereka butuh," ungkap pimpinan Dewan termuda dan satu-satunya perempuan itu.

Zita pun berharap bantuan tersebut secepatnya bisa disalurkan. Karena hal terpenting saat ini adalah bantuan tersebut tepat sasaran dan isinya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak apa mau dilabeli apa saja, asal delivery-nya tepat, isinya lengkap, dan sesuai target," demikian Zita.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya