Berita

Paket bantuan pemerintah tersendat karena kemasan yang belum selesai/Net

Politik

Bantuan Presiden Tersendat Karena Alasan Pengemasan, DPRD DKI: Yang Penting Isinya, Kalau Perlu Pakai Kantong Kresek

JUMAT, 01 MEI 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian paket sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat, terpaksa tertunda lantaran pengemasan yang menggunakan tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, tak mempermasalahkan label kemasan bansos. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah eksekusi dan data yang tepat sasaran.

"Saat ini label tidak penting, masyarakat sedang kelaparan. Bila perlu gunakan saja kantong kresek bila masih tersendat hanya karena label," tegasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).


Zita juga menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok akan semakin meningkat seiring dengan dekatnya Hari Raya Idul Fitri.

Oleh karena itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta baik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk bisa fokus memikirkan manfaat untuk masyarakat ketimbang pengemasan.

"Stok bantuan yang diberikan sebelumnya sudah habis, warga kembali teriak. Banyak pesan yang masuk ke saya mengeluhkan sembako yang tak kunjung datang. Mereka tidak peduli itu datangnya dari mana, isinya yang mereka butuh," ungkap pimpinan Dewan termuda dan satu-satunya perempuan itu.

Zita pun berharap bantuan tersebut secepatnya bisa disalurkan. Karena hal terpenting saat ini adalah bantuan tersebut tepat sasaran dan isinya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak apa mau dilabeli apa saja, asal delivery-nya tepat, isinya lengkap, dan sesuai target," demikian Zita.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya