Pandemik Covid-19 turut membawa dampak kepada sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk saling menguatkan sekaligus bersinergi melawan dampak Covid-19.
Menteri KKP Edhy Prabowo, melakukan audiensi dengan 56 perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) secara virtual.
Para nelayan mengeluhkan sejumlah persoalan seperti penurunan harga ikan, kesulitan mengakses pemodalan atau pembiayaan, dan kesulitan mengakses bahan bakar minyak (BBM).
"Masalah Covid-19, memang semua terhambat dan terkendala. Saya butuh kalau ada masalah tolong tunjukan dimana, mari sama-sama kita tangani," kata Menteri Edhy dalam diskusi tersebut, Kamis (30/4).
KKP pun telah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipatif terkait dengan harga ikan. Misalnya, KKP memastikan telah melakukan sejumlah langkah seperti mengirimkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam surat tersebut, dia mengajak pemda untuk melibatkan nelayan dan pembudidaya pada setiap bantuan sosial maupun bantuan lainnya.
Upaya lain ialah bekerja sama dengan BUMN di sektor perikanan untuk menyerap tangkapan nelayan serta produksi pembudidaya.
Bahkan, Edhy mengajak KNTI untuk turut terlibat usaha pembelian ikan dengan cara memanfaatkan dana pinjaman BLU dengan bunga hanya 3 persen.
"Jadi supaya tidak jadi cerita saya hanya nyeneng-nyenengin, bagi saya kalau hanya ngomong mending tidak usah rapat," tegasnya.
Selanjutnya untuk persoalan BBM, Edhy meminta KNTI untuk melakukan terobosan guna melawan mafia BBM.
Dirut Pertamina dan Kementerian ESDM, kata dia, akan mendukung upaya tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
"BBM saya butuh ada terobosan, pola lama sudah kebaca, saya tambah (kuota) akan dimakan lagi, tidak kebagian lagi nelayan. Saya tambahkan kuota tetep aja mereka (mafia) yang nikmatin," pungkasnya.
