Berita

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarif/Net

Politik

Distribusi Bansos Telat Karena Pengemasan Tas 'Bantuan Presiden', Gerindra: Mari Berpandangan Positif

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian paket sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat, terpaksa tertunda lantaran tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif, mengajak semua pihak untuk berpandangan positif dan tidak langsung berprasangka buruk.

"Saya masih berpandangan positif, karena itu uang negara maka yang bertanggung jawab presiden. Jadi karena presiden yang mengeluarkan jadi di tulis bantuan presiden, kan gitu," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


Walau begitu, Syarif menegaskan, bahwa hal ini perlu di evaluasi. Dia menduga hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait dengan pembuat tas dan label serta petugas packing.

"Mungkin saja persoalan packing terjadi karena pendataan yang belum rapih. Jadi saya masih berpandangan positif ya," katanya.

Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial.

Nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu disiapkan di sejumlah tempat.

Belakangan pengemasan sempat tersendat karena kantong bertulis "Bantuan Presiden" tidak cukup.

Adapun tas bertulisan bantuan Presiden tersebut diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya