Berita

Tas Bantuan Presiden/Net

Politik

Saleh Daulay Duga Ada Menteri Yang Cari Muka Lewat Tas 'Bantuan Presiden'

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 14:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat hanya karena masalah teknis seperti kantong kresek bertulis “Bantuan Presiden”.

Masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka tentu tidak akan mempermasalahkan tas pembungkus itu berlabel bantuan presiden atau tidak. Terpenting bantuan bisa segera sampai.

Begitu tegas Wakil Ketua Fraksi PAN,Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


“Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengurai bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga mengatakan bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Saleh, mendesak bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada. Bukan malah mengurusi tas sembako.

“Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat,” tekannya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, tersendatnya bantuan sosial untuk masyarakat bukan karena Presiden Joko Widodo ingin pencitraan, tapi karena menterinya yang ingin cari muka.

“Saya tidak yakin kalau Presiden Jokowi sedang pencitraan. Sebab, bagi presiden hal itu tentu tidak penting lagi. Apalagi, sekarang beliau sudah masuk periode kedua,” ujarnya

“Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya