Berita

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla/Net

Politik

Bukan Tokoh Kaleng-kaleng, Pengamat: Kata Simpang Siur Adalah Istilah Halus Jusuf Kalla Mengkritik Pemerintah

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 05:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) yang menganggap penanganan Covid-19 masih simpang siur tak bisa dianggap remeh oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

"JK mantan Wapres dua kali, sekurang-kurangnya beliau tahu betul bagaimana sesungguhnya penanganan suatu kasus sehingga tidak simpang siur," kata pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).

Pemerintah, kata Ramses, harus memperbaiki sistem penangangan wabah yang telah menjangkit ribuan masyarakat Indonesia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus benar-benar diperbaiki agar rantai penyebaran virus corona bisa benar-benar terputus.


Sebab, ketidaksinkronan pusat dan daerah inilai yang tengah disorot JK yang pernah menjadi wakil Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

"Kata simpang siur yang disampaikan JK itu sebetulnya kata halus. Bisa jadi maksud JK penanganannya (Covid-19) tidak adanya saling koordinasi yang baik antarpemerintah pusat dengan daerah, sehingga kebijakan PSBB pun dilakukan masing-masing daerah," tutup pengamat dari Lembaga Analisis Politik Indonesia ini.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya