Center of Public Policy Studies (CPPS) ikut menyoal sikap pemerintah, yang di masa Pandemi Virus Corona Baru (Covid-19) belum juga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.
Pasalnya, harga minyak dunia saat ini sedang terjun bebas diangka 20 dolar AS per barel. Maka seharusnya, pemerintah mampu memanfaatkan momentum ini untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Direktur Eksekutif CPPS Bambang Istianto menerangkan, wabah virus corona di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar ke masyarakat kelas menengah ke bawah.
Karena jika melihat kebijakan yang diterapkan berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), banyak pekerja atau buruh yang di rumahkan. Bahkan pekerja lepas harian seperti Ojek Online juga seret pendepatannya.
"Karena itu menghitung turunnya harga BBM saat ini secepatnya dilakukan, supaya tidak kehilangan momentum," ucap Bambang Istianto saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).
Namun ullusan S2 Universitas Indonesia ini tak memungkiri, pemerintah terlihat dalam kondisi dilematis untuk menurunkan harga BBM. Sebab menurutnya, Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri bergantung pada import.
"Sudah barang tentu Pertamina sebagai pelaku ekonomi negara dengan harga minyak dunia yang fluktuatif, memang dilematis menentukan penyesuaian harga minyak global dengan harga dalam negeri," ucap Bambang Istianto.
Dalam catatannya, Bambang melihat produksi minyak dalam negeri hanya sebesar 808 ribu barrel per hari, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat 1,8 juta barrel per hari. Alhasil, pemerintah mesti menanggung defisit minyak sebesar 977 barrel per hari, atau 13,79 persen per hari.
"Dengan demikian difisit tersebut ditutup dengan import yang sesungguhnya (nilai importnya) telah melampaui produksi dalam negeri," sebutnya.
Akan tetapi menurut Bambang, justru dengan harga minyak dunia yang tengah anjlok, pemerintah bisa melakukan penambahan import minyak mentah. Sehingga kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.
"Dan seharusnya dilakukan pemerintah, karena itu adalah memenuhi hak publik," tegasnya.
Disisi yang lain Bambang melihat, pemerintah juga akan mendapat efek tambahan jika harga BBM subsisdi dan non subsidi bisa lebih murah dibanding harga sekarang.
"Sehingga, kebijakan BBM bila dilihat dari perspektif politik, jika harga diturunkan, boleh jadi akan menaikan kepercayaan publik kepada pemerintah," tutur Bambang Istianto.
"Yang mana saat ini mulai menurun akibat miskoordinasi antar lembaga dan kementerian," pungkasnya.
