Luluk Nur Hamidah (paling kiri)/RMOL
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Luluk Nur Hamidah mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang memotong anggaran Kementerian pertanian hingga di angka Rp 7 Triliun.
Pemotongan itu, kata politisi PKB itu tidaklah tepat di tengah ancaman kebutuhan pangan dalam negeri akibat pagebluk wabah virus corona baru (Covid-19).
"Pemerintah kehilangan fokus dan disorientasi, harusnya politik anggaran berpihak untuk pangan, produksi pangan dan ketersidaan pangan. Tapi yang terjadi malah anggaran Kementan dipotong Rp 7 T. Sementara petani tetap turun ke sawah, apa dukungan untuk mereka?" demikian kata Luluk Nur Hamidah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (28/4).
Lebih lanjut Ketua DPP PKB bidang Hubungan Luar negeri ini mempertanyakan, siapa pihak yang akan menyediakan pangan kalau anggaran Kementan justru dipotong.
Sebagai legislator di daerah berbasis pertanian (Karanganyar, Sragen, Wonogiri), dirinya menyayangkan jika nantinya pemerintah mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.
"Semua negara pasang kebijakan untuk pangan, aman untuk kebutuhan dalam negeri masing-masing. Kita harusnya fokus memperbesar produksi pangan bukan malah anggarannya dipotong," tegas Luluk.
Perempuan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) ini meminta, pemerintah harus fokus meningkatkan produksi dan penyerapan hasil pertanian.
"Anggaran Rp 14 T yang tersisa harusnya fokus pada komponen yang mendukung produktivitas. Itu harusnya dijaga dan anggarannya ditambah," demikian kata Luluk.
