Ilustrai Ratas Presiden Jokowi bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju/Net
Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah daerah mengalami defisit stok pangan di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19). Dirinya meminta kementerian terkait untuk segera menghitung, atau mengkalkulasi kebutuhan yang diperlukan untuk menangani permasalahan ini.
"Saya ingin dilakukan hitungan yang cepat, asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," ujar Kepala Negara usai menggelar Rapat Intern secara virtual, di Istana Bogor, Selasa (28/4).
Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan lebih rinci jenis pangan yang defisit di sejumlah provinsi di Indonesia. Diantaranya, stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi.
"Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," sambung Jokowi.
Oleh karena itu, mantan Walikota Solo ini berpesan kepada jajaran kabinetnya untuk membuat langkah antisipatif. Misalnya, dengan mendata daerah-daerah lainnya yang stok pangannya melimpah. Sehingga, daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokok dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus.
"Transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini, karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada 1 2 yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat," kata Jokowi.
"Ini tolong betul-betul kita exercise, sehingga jangan sampai distribusi bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu karena kita sekali lagi adalah negara kepulauan," perintah Jokowi.
