Berita

Pakar ekonomi Indef, Enny Sri Hartati/Net

Politik

Soal RUU Ciptaker, Ekonom Indef: Fokus Dulu Pada Dua Sektor Penting Ini

SELASA, 28 APRIL 2020 | 15:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penyelesaian pembahasan kluster Ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah.

Apalagi, tantangan penyediaan lapangan kerja masih menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Tingginya angka pengangguran menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Pakar ekonomi dari Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, pada titik ini, keberadaan RUU Ciptaker sangat dibutuhkan.


Bukan hanya menghadapi tantangan meningkatnya pengangguran akibat pandemi Covid-19 ini. Jauh sebelum pandemi muncul, Ciptaker juga sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ciptaker sangat dibutuhkan, biar tidak ada TKI, TKW yang harus meninggalkan keluarga jauh-jauh hanya untuk menjadi asisten rumah tangga. Padahal kita punya sektor yang sangat produktif yang bisa menyediakan lapangan kerja,” kata  Enny Sri Hartati, seperti dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (28/4).

Enny menjelaskan, ada dua sektor produktif yang bisa membuka lapangan pekerjaan sangat luas. Yang pertama adalah sektor industri dan yang kedua adalah sektor pertanian.

“Selama ini yang memberikan lapangan kerja besar itu sektor industri. Jadi sektor yang menghasilkan produk,” jelasnya.

Sektor kedua adalah pertanian dalam artian luas, ujar Enny. Tentu tidak hanya pertanian pangan, tapi juga perkebunan, perikanan, kelautan itu juga menghasilkan lapangan kerja yang besar.

“Kalau pemerintah atau DPR memang serius, kenapa gak fokus dulu ke kluster dua sektor itu,” pungkas pakar ekonomi dari Indef ini.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya