Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Tes PCR Harus Lebih Banyak Dilakukan Di Zona Merah

SELASA, 28 APRIL 2020 | 14:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tes PCR kepada masyarakat yang berada di wilayah episentrum penyebaran virus corona baru atau Covid-19 harus digalakkan pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati bahkan mendesak diadakan target tes harian untuk daerah-daerah yang berstatus zona merah.

“Jika zona merah dan epicentrum, harusnya lebih banyak test yang dilakukan setiap hari," kata Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Selasa (28/4).


Idealnya, kata Mufidayati, test harian ini dilakukan sesuai dengan rasio jumlah penduduk Indonesia, terutama untuk di daerah-daerah rentan Covid-19.

"Harus berbanding dengan jumlah penduduk. Dan disesuaikan dengan tingkat keparahan daerahnya. Bisa belajar dari negara lain," ujar politisi PKS itu.

Menurutnya, test PCR bisa dilakukan menggunakan basis data kelurahan yang berada di zona merah Covid-19. Ini perlu dilakukan untuk memastikan kesehatan masyarakat dari wabah Covid-19, sekaligus membantu tenaga medis agar tidak kewalahan.

"Saya mengusulkan di daerah epicentrum dilakukan test PCR berbasis kelurahan yang zona merah. Agar bisa segera dilakukan tracing kontak pasien positif," ujar Mufidayati.

"Pemerintah juga harus melakukan percepatan hasil pemeriksaan testnya kelak. Sehingga pasien dan tenaga kesehatan tidak kebingungan melakukan tindakan," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, transparansi data yang akurat terkait jumlah korban dari positif, PDP, ODP hingga yang meninggal dunia menjadi sangat penting untuk dibuka sejelas-jelasnya. Sebab, hal ini akan berdampak pada proses penanganan pandemik Covid-19 ini. 

"Transparansi data sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya perkembangan pandemik di tiap daerah. Salah data akan berdampak pada salah treatment, dan ini bahaya bagi masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya