Pemerintah Indonesia tampaknya terlalu memandang rendah virus corona baru (Covid-19) sehingga membiarkan waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan diri justru terbuang sia-sia.
Dikatakan oleh seorang ekonom nasional, Rizal Ramli, pemerintah Indonesia telah menyia-nyiakan waktu 2,5 bulan untuk proses "penyangkalan". Hal itu ia sampaikan ketika diwawancarai oleh CNBC pada Senin (27/4).
Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid itu menjelaskan, wabah Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan pada akhir Desember. Sedangkan kasus pertama corona di Indonesia muncul pada pertengahan Maret di Jakarta. Artinya, pemerintah sebenarnya mempunyai waktu selama 2,5 bulan untuk mempersiapkan diri.
"Sayangnya selama 2,5 bulan itu, pemerintah Indonesia berada dalam proses penyangkalan. Mereka mengatakan itu (virus corona) tidak akan mempengaruhi kita karena suhunya akan membunuh corona," ujar Rizal.
Tapi, jika dilihat kembali, waktu 2,5 bulan tersebut, dikatakan Rizal sangat berharga. Pemerintah yang seharusnya bisa merespons wabah dengan efektif dan serius justru terlambat.
"Ini lah yang menyebabkan saat ini Indonesia masih dalam tahap awal wabah. Kasus di sini memang relatif cukup kecil, tetapi angka kematiannya relatif tinggi," paparnya.
Saat ini, pemerintah sendiri berusaha untuk mengendalikan penyebaran virus dengan cara melarang mudik selama Ramadhan. Kendati begitu, Rizal mengatakan, pelarangan tersebut tidak diiringi dengan pemenuhan kebutuhan hidup, di mana sebanyak sekitar seperempat dari 20 juta orang di Jakarta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Pemerintah tidak mampu memberikan kebutuhan dasar seperti beras dan lainnya. Jadi banyak orang yang pergi ke kampung bukan karena Lebaran, melainkan mereka tidak bisa hidup di Jakarta," ujarnya.
"Pemerintah tidak cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga miskin dan pekerja harian di waktu yang sulit ini," tambahnya.
Sementara ketika ditanya perihal stimulus yang diberikan pemerintah untuk menangani wabah, Rizal mengungkapkan dirinya tidak percaya itu adalah solusi yang terbaik.
"Anda harus merasakan pengalaman 1998. Pada saat itu pemerintah memberikan stimulus, tapi terlalu banyak konflik kepentingan sehingga hanya 25 persen dari stimulus tersebut yang dapat digunakan untuk pemulihan," ujar Rizal.
"Melihat kapasitas pemerintahan dan transparansi, saya tidak percaya itu adalah solusi yang baik," imbuhnya.
