Ketimbang Bagikan Sembako Yang Picu Polemik, Pemprov Jabar Disarankan Salurkan BLT

Langkah Pemprov Jabar yang memilih memberikan bantuan berupa sembako plus uang dinilai kurang tepat. Seharusnya, Pemprov menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19.

“Ini kan bantuan diberikan berupa barang senilai Rp 350 ribu, Rp 150 berupa uang. Sudahlah daripada ribut-ribut kasihkan aja uangnya semua,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady, Senin (27/4).

Menurut Daddy, BLT akan lebih luas manfaatnya dibanding mendistribusikan sembako yang mengundang polemik. Terlebih, telah terjadi penolakan dari sebagian masyarakat lantaran merasa nilai sembako tidak sesuai yang dijanjikan.

“Berikan saja uangnya. Kawan-kawan dewan juga jadi ribut soal nilai barang yang diberikan harusnya kan Rp 350 ribu, tapi ada yang menolak karena angkanya juga nggak nyampe Rp 350 ribu. Itu sekitar Rp 270-300 ribu saja,” ungkap Daddy, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Daddy menerangkan, ada keuntungan tersendiri jika BLT diberikan kepada warga daripada paket sembako. Salah satunya adalah menghidupkan perekonomian bagi warung-warung kecil di sekitar rumah warga terdampak Covid-19.

“Kalau misalnya ada keuntungan Rp 10-20 ribu kan pengelola besar yang untung bukan warung kecil. Padahal kalau diberikan BLT, Rp 10 ribu dikali 2 juta paket aja Rp 20 miliar kan. Jauh lebih banyak yang sejahtera ketimbang hanya satu dua pihak yang mendapat keuntungan dari pengadaan barang,” papar Daddy.

Tak hanya itu, Daddy pun mengkritisi langkah Pemprov Jabar yang dinilai tidak matang dalam proses pendataan. Menurutnya, Pemprov mestinya melakukan validasi data penerima terlebih dahulu sebelum menyalurkan bantuan-bantuan tersebut.

“Kondisi lapangan mulai banyak penolakan, lihatlah beberapa kasus penolakan di Bandung, Sukabumi. Ini bukti ada kaitan dengan pendataan, ini dampak dari pendataan yang kemarin kita lihat angkanya kan geser sana geser sini,” tutupnya.