Berita

Ilustrasi BLT/Net

Politik

Indef: Ekspekstasi Masyarakat Pada BLT Tinggi, Tapi Implementasinya Kacau

MINGGU, 26 APRIL 2020 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil riset yang dilakukan oleh Institute For Development of Economic and Finance (Indef) menemukan mayoritas masyarakat memberikan sentimen negatif atas kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengatakan hal tersebut terjadi akibat tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Salah satunya terkait bantuan langsung tunai (BLT).

"Sentimen publik atas BLT memiliki ekspektasi yang tinggi. Namun dalam implementasi kacau. Hal itu karena tidak tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi online, Minggu (26/4).


Menurutnya, penyaluran BLT dari masa ke masa memang selalu menemukan masalah yang sama yakni data yang tidak valid.

"Untuk memperbaiki sentimen negatif tersebut perlu penguatan konsep implementasinya. Sehingga ketika bantuan datang, orang akan mengeluarkan pendapat positif di media sosial," katanya.

Hal yang juga menjadi sorotan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir dilakukan di banyak daerah tetapi bantuan tersebut tidak paralel. Oleh karenanya, Eko meminta pemerintah harus memberikan solusi agar tidak terjadi konflik sosial.

Selain itu, menurut Eko, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405.1 triliun sudah lebih dari cukup.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun, social safety nett Rp 110 triliun, dukungan industri Rp 70,1 triliun, dan recovery ekonomi sebesar Rp 150 triliun.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya