Berita

Ilustrasi BLT/Net

Politik

Indef: Ekspekstasi Masyarakat Pada BLT Tinggi, Tapi Implementasinya Kacau

MINGGU, 26 APRIL 2020 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil riset yang dilakukan oleh Institute For Development of Economic and Finance (Indef) menemukan mayoritas masyarakat memberikan sentimen negatif atas kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengatakan hal tersebut terjadi akibat tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Salah satunya terkait bantuan langsung tunai (BLT).

"Sentimen publik atas BLT memiliki ekspektasi yang tinggi. Namun dalam implementasi kacau. Hal itu karena tidak tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi online, Minggu (26/4).


Menurutnya, penyaluran BLT dari masa ke masa memang selalu menemukan masalah yang sama yakni data yang tidak valid.

"Untuk memperbaiki sentimen negatif tersebut perlu penguatan konsep implementasinya. Sehingga ketika bantuan datang, orang akan mengeluarkan pendapat positif di media sosial," katanya.

Hal yang juga menjadi sorotan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir dilakukan di banyak daerah tetapi bantuan tersebut tidak paralel. Oleh karenanya, Eko meminta pemerintah harus memberikan solusi agar tidak terjadi konflik sosial.

Selain itu, menurut Eko, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405.1 triliun sudah lebih dari cukup.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun, social safety nett Rp 110 triliun, dukungan industri Rp 70,1 triliun, dan recovery ekonomi sebesar Rp 150 triliun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya