Mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan respon negatif. Penilaian itu dasarkan pada hasil riset Institute For Development of Economic and Finance (Indef) pada 27 Maret hingga 25 April 2020.
Peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana menjelaskan bahwa data yang digunakan bersumber dari cuitan masyarakat di Twitter.
Berdasarkan 476.696 perbincangan dari 397.246 orang ditemukan hasil bahwa mayoritas publik menyatakan sentimen negatif, yaitu sebanyak 67.77 persen.
“Sementara 32.23 persen sisanya menyatakan sentimen positif," urainya saat memberi paparan melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, Minggu (26/4).
Ada sejumlah topik populer yang dibicarakan masyarakat selama pandemik Covid-19, di antaranya mengenai Jaring Pengamanan Sosial. Sebanyak 56 persen menyatakan sentimen negatif dan 44 persen sentimen positif. Isu yang paling banyak dibahas adalah tentang pendataan penerima Bansos yang tidak merata.
Selanjutnya untuk topik Kartu Prakerja, hasil menunjukkan 54 persen masyarakat menunjukkan hasil sentimen negatif dan sisanya positif. Isu hangat yang paling sering dibicarakan adalah bantuan tunai lebih efektif untuk korban PHK di masa pandemik daripada Kartu Prakerja.
Sementara untuk topik pembebasan listrik untuk kalangan rentan hasil menunjukkan bahwa 94 persen menunjukkan hasil positif dan hanya 6 persen yang menyatakan sentimen negatif.
Begitu pun dengan topik pembebasan narapidana, 54 masyarakat menyatakan perbincangan yang menunjukkan positif sebesar 54 persen dan sisanya sentimen negatif.
Untuk topik-topik lainnya seperti PSBB, ketidaktegasan larangan mudik, aturan khusus penghinaan presiden, pengangguran akibat Covid-19 semua menunjukkan sentimen negatif lebih besar dibandingkan sentimen positif.
"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif. Mayoritas sentimen publik masih negatif," pungkas Imam Maulana.
