Perjanjian Pemerintahan Darurat Nasional Diteken, Ribuan Warga Israel Demo Di Lapangan Rabin

Ribuan warga Israel kembali turun ke jalan, menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diadili atas tuduhan korupsi dan menentang kesepakatan pemerintah pada pekan lalu.

Sabtu (25/4), Lapangan Rabin, Tel Aviv dipenuhi para pengunjuk rasa yang mengenakan masker seraya mengibarkan bendera Israel. Mereka juga tetap melakukan jaga jarak satu sama lain, sesuai dengan aturan pemerintah untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona baru.

Sebuah spanduk berukuran besar bertuliskan "Crime Minister" atau yang dimaksud perdana menteri kriminal terpampang jelas di sana.

Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menentang kekuasaan Netanyahu selama ia masih berstatus sebagai tersangka kriminal, melansir CGTN

Lebih lanjut, massa juga geram dengan perjanjian pemerintah persatuan yang disepakati pekan lalu. Di mana dalam perjanjian tersebut, Netanyahu diberikan kewenangan untuk menunjuk hakim dan pejabat hukum yang dianggap bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum.

Netanyahu sendiri dijadwalkan untuk menghadapi persidangan pada bulan depan atas tiga tuduhan, yaitu penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap. Ia menyangkal tuduhan tersebut.

Pada pekan lalu, Netanyahu dan mantan kepala militer sekaligus pemimpin Partai Biru dan Pulih, Benny Gantz menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan setelah berpekan-pekan negosiasi.

Mereka pada akhirnya sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat nasional guna bisa membantu Israel menangani wabah Covid-19.

Dalam kesepakatan itu, partai Netanyahu, Likud akan mendapatkan pengaruh atas penunjukan yudisial, yang dapat membantu Netanyahu jika kasusnya mencapai Mahkamah Agung.

Selain itu, kesepakatan itu juga mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak mengenai penunjukan kunci, termasuk jaksa agung dan jaksa penuntut negara, yang memberikan Netetoahu hak veto atas para pejabat yang memegang kendali atas nasib hukumnya.