Berita

Pertamina/Net

Publika

Harga BBM Dan Kantong Rakyat

SABTU, 25 APRIL 2020 | 01:56 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

NGERI cara bisnis BBM di Indonesia, baru katahuan publik sekarang mengapa meski harga minyak mentah sudah sangat murah dan tak ada harganya, tapi harga BBM di Indonesia tidak mau turun.

Ternyata ini bukan bisnis biasa atau jualan tempe atau tahu atau cendol, yang harga jualnya ditentukan harga bahan baku. Tapi ini adalah bisnis politik, yakni berbisnis dan memasang harga politik.

Caranya melalui peraturan pengaturan harga beli dan harga jual BBM yang diatur pemerintah, yakni Menteri ESDM dan institusi pemerintahan lainnya, dengan membuat formulasi harga dengan tambahan berbagai pungutan yang ditetapkan dalam berbagai angka konstanta.


1. Harga beli impor BBM di Singapura dilakukan dengan rumus:
MOPS + Rp 2000 untuk BBM jenis di atas Ron 95 dan Rp 1.800 untuk Ron 95 ke bawah + margin 10 % dari harga dasar.

Mid Oil Platts Singapore (MOPS)= adalah harga asli ditambah semacam angka  konstanta untuk keuntungan singapura dan para trader.

Tambah Rp 2.000 = keuntungan orang Indonesia, entah siapa dan darimana dipungut angka konstanta Rp 2.000 ini. Kata mantan pejabat Pertamina "dari udara".

Tambah margin 10 % = keuntungan orang Indonesia entah siapa? Dan entah darimana dipungut angka konstanta 10 % ini. Tak peduli harga naik atau turun, dia tetap dapat 10 %. Macam pemalakan.

2. Selanjutnya jual BBM di dalam negeri ditetapakan dengan rumus tambahan lagi yakni:

Plus PPN 10% + PPH + Pajak Bahan Babar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% + plus pungutan pemerintah daerah (suka-suka Pemda setempat) + ongkos angkut BBM Rp 200/liter untuk Jabodetabek. Luar Jabodetabek lebih mahal lagi.

Rumus-rumus itulah yang menjadi parasit yang menggerogoti kantong rakyat setiap beli BBM. Jadi kalau rakyat berhenti beli BBM, hilang uang dan bangkrut itu elite semua.

Namun sebaliknya, memaksakan diri membeli BBM rasanya kantong dan tenggorokan rakyat langsung kering. Merasa ditipu dengan harga ini.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya