Berita

Pertamina/Net

Publika

Harga BBM Dan Kantong Rakyat

SABTU, 25 APRIL 2020 | 01:56 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

NGERI cara bisnis BBM di Indonesia, baru katahuan publik sekarang mengapa meski harga minyak mentah sudah sangat murah dan tak ada harganya, tapi harga BBM di Indonesia tidak mau turun.

Ternyata ini bukan bisnis biasa atau jualan tempe atau tahu atau cendol, yang harga jualnya ditentukan harga bahan baku. Tapi ini adalah bisnis politik, yakni berbisnis dan memasang harga politik.

Caranya melalui peraturan pengaturan harga beli dan harga jual BBM yang diatur pemerintah, yakni Menteri ESDM dan institusi pemerintahan lainnya, dengan membuat formulasi harga dengan tambahan berbagai pungutan yang ditetapkan dalam berbagai angka konstanta.


1. Harga beli impor BBM di Singapura dilakukan dengan rumus:
MOPS + Rp 2000 untuk BBM jenis di atas Ron 95 dan Rp 1.800 untuk Ron 95 ke bawah + margin 10 % dari harga dasar.

Mid Oil Platts Singapore (MOPS)= adalah harga asli ditambah semacam angka  konstanta untuk keuntungan singapura dan para trader.

Tambah Rp 2.000 = keuntungan orang Indonesia, entah siapa dan darimana dipungut angka konstanta Rp 2.000 ini. Kata mantan pejabat Pertamina "dari udara".

Tambah margin 10 % = keuntungan orang Indonesia entah siapa? Dan entah darimana dipungut angka konstanta 10 % ini. Tak peduli harga naik atau turun, dia tetap dapat 10 %. Macam pemalakan.

2. Selanjutnya jual BBM di dalam negeri ditetapakan dengan rumus tambahan lagi yakni:

Plus PPN 10% + PPH + Pajak Bahan Babar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% + plus pungutan pemerintah daerah (suka-suka Pemda setempat) + ongkos angkut BBM Rp 200/liter untuk Jabodetabek. Luar Jabodetabek lebih mahal lagi.

Rumus-rumus itulah yang menjadi parasit yang menggerogoti kantong rakyat setiap beli BBM. Jadi kalau rakyat berhenti beli BBM, hilang uang dan bangkrut itu elite semua.

Namun sebaliknya, memaksakan diri membeli BBM rasanya kantong dan tenggorokan rakyat langsung kering. Merasa ditipu dengan harga ini.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya