Bhima Yudhistira: Masalah Abuse Of Power Dan Konflik Kepentingan Belum Selesai Dengan Mundurnya Andi Taufan

Pengunduran diri Andi Taufan Garuda Putra sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden tidak serta merta menyelesaikan persoalan konflik kepentingan penggunaan kop Sekretariat Kabinet (Setkab).

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengapresiasi putusan mundur Andi Taufan yang akhirnya lebih memilih bisnis daripada jabatan publik, meskipun terkesan terlambat.

"Seharusnya dari awal menjabat Stafsus Presiden, Taufan sudah bisa menghindari seluruh jabatan di bisnisnya. Jadi pengunduran diri sekarang memang terkesan terlambat," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/4).

Namun demikian, sambung Bhima, persoalan yang dilakukan oleh Andi Taufan dengan menggunakan kop Setkab harus tetap diproses.

"Masalah terkait abuse of power dan konflik kepentingan dengan menggunakan kop surat negara belum selesai dengan mundurnya Taufan. Harus ditelusuri oleh pihak Ombudsman yang lebih paham terkait potensi penyalahgunaan wewenang pejabat publik," tegas Bhima.

Selain itu, mundurnya Andi Taufan juga harus jadi pelajaran berharga bagi para milenial agar lebih hati-hati dalam memegang jabatan publik.

"Ada 90 juta milenial di Indonesia yang tentunya akan menjadi pengawas setiap langkah milenial di Istana," pungkas Bhima.