Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya berani menggeledah Kantor DPP PDIP. Karena, berdasarkan fakta persidangan, di tempat tersebut banyak peristiwa yang berkaitan dengan dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, setelah melihat rangkaian fakta persidangan dengan terdakwa Saeful Bahri yang merupakan kader PDIP.
"Fakta rangkaiannya jelas, di mana fakta persidangan Donny (tim hukum DPP PDIP) melakukan transaksi suap di kantor DPP PDIP Menteng. Mestinya KPK harus berani geledah kantor DPP PDIP," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/4).
Apalagi, kata Saiful, proses pemberian uang yang digunakan untuk menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ada kaitannya dengan internal DPP PDIP. Terutama terkait dengan Office Boy (OB) DPP PDIP, Kusnadi, yang disebut sebagai orang dekat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Apalagi ada kaitannya dengan internal yang merupakan orang dekat Hasto, yakni OB yang bernama Kusnadi, tentu perannya tidak sembarangan, dimana OB tersebut bisa menjadi pintu masuk penghubung uang antara Harun Masiku dengan Hasto," kata Saiful.
Bahkan, imbuh Saiful, Kusnadi yang biasa membuat minuman kopi untuk Hasto tersebut bukanlah orang sembarangan.
"Karena hidup mati Hasto bisa berawal dan berujung di tangan OB tersebut. Kalau saja OB tersebut menaruh racun dalam kopi tersebut misalnya, tentu nyawa Hasto taruhannya," terang Saiful.
Sehingga, berdasarkan fakta persidangan, Saiful berkesimpulan bahwa perkara tersebut dilakukan secara sistematis.
"Sangat sistematis untuk menyamarkan uang suap melalui OB si tukang kopi untuk menyamarkan aksinya. Ini bisa jadi hal yang menarik di mana si tukang kopi saja berperan besar untuk menghubungkan uang suap. Sehingga sangat aneh apabila KPK tidak menggeledah DPP PDIP. Ada apa dengan KPK? Apakah KPK tidak berani dengan partai penguasa? Atau hal lain?" pungkas Saiful.
