Berita

mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi/Net

Hukum

KPK Segera Analisa Putusan PT Jakarta Yang Potong Hukuman Romi 1 Tahun

JUMAT, 24 APRIL 2020 | 11:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menganalisa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang meringankan hukuman mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengaku telah menerimanya salinan putusan tersebut pada Kamis (23/4) kemarin.

"Benar, setelah kami cek, tim JPU KPK pada Kamis sore telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut," ucap Ali kepada wartawan, Jumat (24/4).

Ali menambahkan, KPK menghormati putusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memotong satu tahun hukuman Romi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang jika dibandingkan tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan Majelis Hakim tentu harus kita hargai dan hormati," kata Ali.

Dengan demikian, tim Jaksa KPK kata Ali akan menganalisa pertimbangan putusan Hakim PT DKI Jakarta untuk menentukan sikap selanjutnya yang akan diajukan ke pimpinan KPK.

"Selanjutnya sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," pungkas Ali.

PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari Romi. Hukuman Romi dipotong menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.

Hal itu lebih rendah dibanding putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menghukum Romi 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara pada Senin (20/1).

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

Pintu Sudah Terbuka, PKS Sarankan Habib Rizieq Bertandang Ke Kediaman Maruf Amin

Sabtu, 21 November 2020 | 10:58

Pengamat: HRS Bukan Saja Dianggap Musuh Oleh Rezim, Tapi Juga Dipakai Dalam Pertarungan 'Trunojoyo1'

Selasa, 17 November 2020 | 15:23

UPDATE

Partai Gerindra Ingin Kasus Edhy Prabowo Diproses Transparan Dan Cepat

Sabtu, 28 November 2020 | 02:53

Positif Covid-19, Cawabup Pesisir Barat Erlina Diawasi Ketat Bawaslu

Sabtu, 28 November 2020 | 02:40

Monitoring Puncak Merapi, Tim Reaksi Cepat Temukan Longsoran Baru

Sabtu, 28 November 2020 | 01:55

Ditanya Soal Pengganti Edhy Prabowo, Luhut: Kau Tanya Yang Punya Pekerjaan

Sabtu, 28 November 2020 | 01:43

DPRD Minta Pemkot Tangerang Kaji Utuh Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Sabtu, 28 November 2020 | 00:45

Ketika Luncurkan NSP, Mata Korea Selatan Tertuju Ke Indonesia

Sabtu, 28 November 2020 | 00:34

Relawan Barracuda Sesalkan Ada Pihak Razia Dan Sita Kartu Sulteng Sejahtera Dari Warga

Sabtu, 28 November 2020 | 00:30

Menko Luhut: Edhy Prabowo Itu Orang Baik Dan Beliau Ksatria

Sabtu, 28 November 2020 | 00:04

Di Bawah 'Payung' NSP, Korsel Anggap Indonesia Sebagai Mitra Seimbang

Jumat, 27 November 2020 | 23:52

Pimpin Rapat Di KKP, Luhut Pastikan Tidak Ada Pekerjaan Yang Berhenti

Jumat, 27 November 2020 | 23:40

Selengkapnya