Berita

Foto: Repro

Publika

Sebab Presiden Membedakan Mudik Dari Pulang Kampung

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 21:18 WIB

PRESIDEN, dalam dialog dengan Najwa Shihab tentang strategi mitigasi pandemi, mengatakan "mudik" dan "pulang kampung" adalah dua hal berbeda.

"Mudik", kata Presiden, adalah mobilitas penduduk Ibu Kota ke daerah dalam rangka hari raya. Jadi "mudik" ini merujuk pada kelas menengah yang sudah bermigrasi ke Jakarta.

"Pulang kampung", sebaliknya, menunjuk pada penduduk pendatang, yakni penduduk miskin kota, yang pulang ke daerah asal karena di Jakarta kehilangan pekerjaan.


Dalam mitigasi pandemi, dua jenis mobilitas yang dimaksud Presiden tersebut  sama-sama beresiko memperluas penularan virus. Lagi pula, secara leksikal, dua hal itu sebenarnya menunjuk pada mobilitas yang sama, yakni berpindahnya penduduk dalam suatu waktu dari Ibu Kota ke daerah. Itu sebabnya, penjelasan Presiden lalu jadi terasa kosong dan menggelikan.

Namun Presiden dengan ungkapan itu sebenarnya menjelaskan sesuatu yang terlalu penting untuk sekadar kita tertawakan. Presiden sesungguhnya sedang menjalankan strategi politik keamanan yang menghalalkan segala cara.

Bagi Presiden, "mudik" harus dilarang lantaran mencegah kemungkinan penularan virus mengikuti mobilitas pemudik: dari Jakarta ke daerah dan dari daerah ke Jakarta.

Tapi "pulang kampung" justru harus diijinkan, bahkan didorong, untuk mengurangi konsentrasi rakyat miskin kota di Jakarta. Dengan cara itu, masalah dikeluarkan dari Jakarta. Berpindah ke daerah yang tiba-tiba harus menampung mereka dan menanggung potensi masalah sosial berikut resiko penyebaran virusnya.

Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi ini bisa memicu letupan sosial politik yang menantang kekuasaannya. Maka ia bergerak cepat mengantisipasi. Ia bukan saja berusaha mengisolasi Jakarta dari resiko lebih lanjut penyebaran virus. Serentak dengan itu, ia berusaha melindungi Istananya dari kemungkinan letupan sosial akibat rakyat kehilangan pekerjaan dan tak bisa makan.

Srategi Presiden jelas berhubungan dengan ketidakmampuan Pemerintah menanggung biaya finansial yang sangat besar dalam menghadapi pandemi dan akibat ekonominya. Implisit, itu disampaikan Presiden ketika menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan PSBB -- bukan karantina wilayah atau lockdown.

Demikianlah mengapa Presiden membedakan "mudik" dari "pulang kampung". Dan dari situ kita bisa melihat cara berpikirnya. Masalahnya adalah kesehatan. Pendekatannya keamanan. Dasarnya ekonomi. Tujuannya melindungi kekuasaan.

Rachland Nashidik

Pemerhati politik

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya