Berita

Sekjen PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

Minta Negara Jangan Kesampingkan HAM, Sekjen PBB: Ingat Ancamannya Virus, Bukan Manusia!

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 14:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres meminta negara-negara untuk tidak mengambil langkah-langkah represif dengan alasan yang tidak terkait dengan pandemik virus corona baru (Covid-19).

Dalam laporan PBB yang baru dirilis, Guterres mengungkapkan, ia menyoroti bagaimana hak asasi manusia harus memandu respons dan pemulihan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang mencengkram dunia. Ia juga mengatakan, virus tidak memberda-bedakan.

"Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, meningkatnya kebencian, penargetan kelompok-kelompok rentan, dan risiko keamanan yang tidak wajar merusak respons kesehatan," ujar Guterres pada Kamis (23/4) seperti dimuat Reuters.


"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan penolakan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi," katanya.

"Ini tidak bisa diterima," tegas Guterres.

Laporan PBB itu juga menyatakan, migran dan pengungsi menjadi kelompok rentan akan dampak krisis kemanusiaan. pasalnya, saat ini sudah ada lebih dari 131 negara yang menutup perbatasan mereka, dengan hanya 30 negara yang mengizinkan pengecualian bagi pencari suaka.

Guterres kemudian meminta pemerintah untuk transparan, responsif, dan akuntabel, serta menekankan bahwa ruang sipil dan kebebasan pers yang kritis.

"Respons terbaik adalah respons yang proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum," ungkapnya.

Dalam laporan tersebut, juga disebutkan pandemik bisa menciptakan kesulitan lebih lanjut di mana dapat meningkatkan ketegangan dan memicu kerusuhan sipil.

"Dalam semua yang kita lakukan, jangan pernah lupa: ancamannya adalah virus, bukan manusia," kata Guterres.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya