Berita

Sekjen PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

Minta Negara Jangan Kesampingkan HAM, Sekjen PBB: Ingat Ancamannya Virus, Bukan Manusia!

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 14:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres meminta negara-negara untuk tidak mengambil langkah-langkah represif dengan alasan yang tidak terkait dengan pandemik virus corona baru (Covid-19).

Dalam laporan PBB yang baru dirilis, Guterres mengungkapkan, ia menyoroti bagaimana hak asasi manusia harus memandu respons dan pemulihan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang mencengkram dunia. Ia juga mengatakan, virus tidak memberda-bedakan.

"Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, meningkatnya kebencian, penargetan kelompok-kelompok rentan, dan risiko keamanan yang tidak wajar merusak respons kesehatan," ujar Guterres pada Kamis (23/4) seperti dimuat Reuters.


"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan penolakan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi," katanya.

"Ini tidak bisa diterima," tegas Guterres.

Laporan PBB itu juga menyatakan, migran dan pengungsi menjadi kelompok rentan akan dampak krisis kemanusiaan. pasalnya, saat ini sudah ada lebih dari 131 negara yang menutup perbatasan mereka, dengan hanya 30 negara yang mengizinkan pengecualian bagi pencari suaka.

Guterres kemudian meminta pemerintah untuk transparan, responsif, dan akuntabel, serta menekankan bahwa ruang sipil dan kebebasan pers yang kritis.

"Respons terbaik adalah respons yang proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum," ungkapnya.

Dalam laporan tersebut, juga disebutkan pandemik bisa menciptakan kesulitan lebih lanjut di mana dapat meningkatkan ketegangan dan memicu kerusuhan sipil.

"Dalam semua yang kita lakukan, jangan pernah lupa: ancamannya adalah virus, bukan manusia," kata Guterres.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya