Sekjen PBB, Antonio Guterres/Net
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres meminta negara-negara untuk tidak mengambil langkah-langkah represif dengan alasan yang tidak terkait dengan pandemik virus corona baru (Covid-19).
Dalam laporan PBB yang baru dirilis, Guterres mengungkapkan, ia menyoroti bagaimana hak asasi manusia harus memandu respons dan pemulihan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang mencengkram dunia. Ia juga mengatakan, virus tidak memberda-bedakan.
"Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, meningkatnya kebencian, penargetan kelompok-kelompok rentan, dan risiko keamanan yang tidak wajar merusak respons kesehatan," ujar Guterres pada Kamis (23/4) seperti dimuat
Reuters.
"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan penolakan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi," katanya.
"Ini tidak bisa diterima," tegas Guterres.
Laporan PBB itu juga menyatakan, migran dan pengungsi menjadi kelompok rentan akan dampak krisis kemanusiaan. pasalnya, saat ini sudah ada lebih dari 131 negara yang menutup perbatasan mereka, dengan hanya 30 negara yang mengizinkan pengecualian bagi pencari suaka.
Guterres kemudian meminta pemerintah untuk transparan, responsif, dan akuntabel, serta menekankan bahwa ruang sipil dan kebebasan pers yang kritis.
"Respons terbaik adalah respons yang proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum," ungkapnya.
Dalam laporan tersebut, juga disebutkan pandemik bisa menciptakan kesulitan lebih lanjut di mana dapat meningkatkan ketegangan dan memicu kerusuhan sipil.
"Dalam semua yang kita lakukan, jangan pernah lupa: ancamannya adalah virus, bukan manusia," kata Guterres.
