Berita

Hasil survei Indo BarometerRRI terkait PSBB/Repro

Politik

Survei Indo Barometer-RRI: Mayoritas Masyarakat Tidak Patuhi PSBB Karena Tuntutan Ekonomi

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 13:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum berjalan optimal. Mayoritas masyarakat menilai tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor tidak bisa diindahkannya PSBB.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer bersama RRI tentang "Survei Jurnalisme Presisi: "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Mudik Lebaran", Kamis (23/4).

"Alasan respoden menyatakan bahwa pelaksanaan PSBB belum dipatuhi oleh masyarakat yaitu tuntutan ekonomi masyarakat 51 persen," kata Qodari.


Qodari mengatakan, faktor ekonomi tersebut juga yang membuat masih banyaknya masyarakat berangkat kerja. Selanjutnya, masih banyak masyarakat yang berkerumun karena minimnya kesadaran serta masih dianggap kurangnya sosialisasi.

"Masih banyak warga yang berkerumun 17,2 persen, masih banyak warga yang berangkat kerja 11,7 persen, belum ada bantuan sehingga sulit tinggal dirumah 9 persen, masih banyak warga muslim yang melaksanakan sholat jum'at 5,5 persen, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah 3,4 persen dan kurang sosialisasi 2,1 persen," demikian Qodari menguraikan.

Survei ini digelar sejak 9-15 April di tujuh provinsi di Indonesia. Antara lain; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Survei Jurnalisme Presisi ini menggunakan metode quota & purposive sampling melalui wawancara via telepon seluler dari 400 responden dengan margin of error sebesar ± 4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya