Berita

Hasil survei Indo BarometerRRI terkait PSBB/Repro

Politik

Survei Indo Barometer-RRI: Mayoritas Masyarakat Tidak Patuhi PSBB Karena Tuntutan Ekonomi

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 13:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum berjalan optimal. Mayoritas masyarakat menilai tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor tidak bisa diindahkannya PSBB.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer bersama RRI tentang "Survei Jurnalisme Presisi: "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Mudik Lebaran", Kamis (23/4).

"Alasan respoden menyatakan bahwa pelaksanaan PSBB belum dipatuhi oleh masyarakat yaitu tuntutan ekonomi masyarakat 51 persen," kata Qodari.


Qodari mengatakan, faktor ekonomi tersebut juga yang membuat masih banyaknya masyarakat berangkat kerja. Selanjutnya, masih banyak masyarakat yang berkerumun karena minimnya kesadaran serta masih dianggap kurangnya sosialisasi.

"Masih banyak warga yang berkerumun 17,2 persen, masih banyak warga yang berangkat kerja 11,7 persen, belum ada bantuan sehingga sulit tinggal dirumah 9 persen, masih banyak warga muslim yang melaksanakan sholat jum'at 5,5 persen, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah 3,4 persen dan kurang sosialisasi 2,1 persen," demikian Qodari menguraikan.

Survei ini digelar sejak 9-15 April di tujuh provinsi di Indonesia. Antara lain; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Survei Jurnalisme Presisi ini menggunakan metode quota & purposive sampling melalui wawancara via telepon seluler dari 400 responden dengan margin of error sebesar ± 4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya