Berita

Bambang Wuryanto/Net

Politik

Terganjal Kontrak Lama, PDIP: Mohon Maaf, Turunkan BBM Tak Semudah Beli Makan Di Warung

RABU, 22 APRIL 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pemerintah yang belum menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia bukan tanpa alasan.

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, penurunan harga BBM buka perkara yang bisa cepat dilakukan. Harga BBM yang masih tinggi karena masih terikat kontrak lama dengan para perusahaan minyak dunia.

“Menurunkan harga BBM itu, mohon maaf sekali, tidak seperti kita beli makan di warung nasi padang, pilih makanan lalu bayar. Tapi ini harus dikalkulasikan dan melihat kontrak kerja sebelumnya dengan perusahaan minyak lain. Tidak semudah itu menurunkan harga minyak,” ucap Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).


“Di sektor migas, BBM, dan minerba, ada perjanjian atau kontrak yang sebelumnya mereka sepakati. Karena adanya wabah Covid-19 ini, pemerintah belum bisa menurunkan harga minyak karena terikat kontrak itu tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, adanya virus corona merupakan musibah, bukan hanya bagi Indonesia melainkan juga dunia. Tak ada yang sebelumnya bisa memprediksi tentang kedatangan virus yang bermula dari Wuhan, China ini.

Pun demikian bagi negara penghasil minyak dunia. Adanya pandemik virus corona baru merupakan petaka lantaran mereka tidak bisa membuang minyak. Hasilnya, minyak dunia pun menjadi anjlok.

“Mau dibuang ke mana? Ke laut? Nanti merusak alam, salah lagi mereka. Tapi produksi tidak bisa distop, ini kan membuat mereka kesulitan,” tuturnya.

Belajar dari kasus saat ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini mengusulkan ke depan perlu adanya pembahasan kontrak jangka pendek dalam kaitannya industri BBM.

“Harus ada kontrak jangka pendek untuk BBM, agar tidak over suply kalau terjadi wabah seperti sekarang ini,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya