Berita

Bambang Wuryanto/Net

Politik

Terganjal Kontrak Lama, PDIP: Mohon Maaf, Turunkan BBM Tak Semudah Beli Makan Di Warung

RABU, 22 APRIL 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pemerintah yang belum menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia bukan tanpa alasan.

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, penurunan harga BBM buka perkara yang bisa cepat dilakukan. Harga BBM yang masih tinggi karena masih terikat kontrak lama dengan para perusahaan minyak dunia.

“Menurunkan harga BBM itu, mohon maaf sekali, tidak seperti kita beli makan di warung nasi padang, pilih makanan lalu bayar. Tapi ini harus dikalkulasikan dan melihat kontrak kerja sebelumnya dengan perusahaan minyak lain. Tidak semudah itu menurunkan harga minyak,” ucap Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).


“Di sektor migas, BBM, dan minerba, ada perjanjian atau kontrak yang sebelumnya mereka sepakati. Karena adanya wabah Covid-19 ini, pemerintah belum bisa menurunkan harga minyak karena terikat kontrak itu tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, adanya virus corona merupakan musibah, bukan hanya bagi Indonesia melainkan juga dunia. Tak ada yang sebelumnya bisa memprediksi tentang kedatangan virus yang bermula dari Wuhan, China ini.

Pun demikian bagi negara penghasil minyak dunia. Adanya pandemik virus corona baru merupakan petaka lantaran mereka tidak bisa membuang minyak. Hasilnya, minyak dunia pun menjadi anjlok.

“Mau dibuang ke mana? Ke laut? Nanti merusak alam, salah lagi mereka. Tapi produksi tidak bisa distop, ini kan membuat mereka kesulitan,” tuturnya.

Belajar dari kasus saat ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini mengusulkan ke depan perlu adanya pembahasan kontrak jangka pendek dalam kaitannya industri BBM.

“Harus ada kontrak jangka pendek untuk BBM, agar tidak over suply kalau terjadi wabah seperti sekarang ini,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya