Berita

Ekonom Senior, Kwik Kian Gie/Net

Politik

Kwik Kian Gie: Pemerintah Harus Dengarkan Para Ahli Walaupun Bukan Kader Politik

RABU, 22 APRIL 2020 | 17:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ahli ekonomi senior Kwik Kian Gie angkat bicara mengenai penanganan wabah virus corona baru (Covid-19) yang melanda Indonesia. Pihaknya mengajak pemerintah untuk segera menyusun kebijakan publik setelah Covid-19 ini usai.

Dalam akun media sosialnya, Kwik sempat mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan kesulitan dalam semua bidang sebagai imbas negatif dari wabah virus corona baru dari Wuhan China tersebut.

“Pembahasan yang lalu saya akhiri dengan mengajak kita semua, terutama penyusun kebijakan publik, untuk mulai memikirkan kesulitan dalam semua bidang dan sektor kehidupan sebagai akibat dari Covid-19,” ujar Kwik dalam akun media sosialnya, Rabu (22/4).


Mantan Menko Ekuin ini mengimbau, pemerintah segera membentuk tim khusus guna menyusun prakiraan seluruh sektor yang terkena imbas Covid-19.

“Tim paska Covid-19 penyelenggara negara perlu membentuk tim yang sejak sekarang sudah milai membuat prakiraan dalam bebtuk inventarisasi dari semua permasalahan yang akan kita hadapi paska Covid-19 berlalu,” ujarnya.

Pihaknya menyarankan pemerintah agar duduk bersama para ahli dari seluruh bidang apapun tanpa melihat dari mana latar belakang ahli tersebut guna menyelamatkan Indonesia.

“Kalau tidak mampu, dengarkanlah para ahli walaupin mereka bukan anggota atau kader politik,” paparnya.

Saat ini, kata Kwik Kian Gie, seluruh negara mengalihkan fokusnya terhadap penanganan paska Covid-19 dan hal tersebut harus bisa diikuti oleh pemerintah Indonesia.

“Setelah mengamati berbagai TV resmi dari manca megara yang kebanyakan dibiayai oleh pemerintah tanpa diganggu oleh iklan-iklan dengan pra pembicaranya yang sangat tinggi pengetahuannya mereka sudah tidak terlampai fokus pada Covid-19 saja,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya