Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis/Net

Politik

Harga BBM Belum Turun, Margarito: Jokowi Harus Beri Argumen Konstitusinya

RABU, 22 APRIL 2020 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo didesak untuk menjelaskan alasan tidak menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia. Penjelasan itu penting agar Jokowi tidak dimakzulkan.

Begitu kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).

“Itu perlu mereka jelaskan sehingga kita tahu. Mereka harus pastikan bahwa di dalam argumen mereka itu, mereka mesti mengaitkan dengan konstitusi. Dalam kerangka itu mereka mesti menjelaskan di mana kewajiban mereka dan di mana hak rakyat," tegasnya.


Hingga saat ini, pemerintah belum memberi alasan secara konstitusional mengenai keputusan tidak menurunkan harga BBM. Sementara di satu sisi harga minyak dunia sedang anjlok.

“Pasti ada argumen. Cuma bagaimana bobot argumen itu, kita tidak tahu kan bagaimana konstitusinya," jelas Margarito.

Menurutnya, penjelasan kepada rakyat atas kebijakan tersebut, akan menghindari Presiden Jokowi dari desakan pemakzulan.

"Keluar saja. Berdiri di podium Istana lalu jelaskan mengapa kami tidak turunkan harga BBM saat ini. Argumen-argumen itu semua mesti dipoles dalam kerangka konstitusi,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya