Demokrat Tolak Sementara Seluruh Pembahasan RUU Yang Tidak Berkaitan Dengan Penanganan Covid-19

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak sementara waktu semua pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) yang tidak berkaitan dengan upaya penyelesaian pandemik Covid-19.

Fraksi Demokrat menolak membahas RUU apapun yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19. Termasuk, pemabahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan sitem omnibus law, RUU Haluan Ideologi Pancasila, hingga RUU Minerba yang masih dibahas hingga saat ini.

Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4).

"Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun; apakah itu RUU Omnibus Law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila & RUU Minerba. Akan tetapi kita harus bijak melihat situasi saat ini," kata Ibas sapaan akrab putra bungsu SBY itu.

Dia menilai usulan-usulan pembahasan RUU harus sesuai dengan kebutuhan rakyat yang saat ini masih menghadap wabah Covid-19. Terlebih, situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam memburuk pada kondisi saat ini.

"Agar produk UU yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama," tegas Ibas.

Atas dasar itu, kata Ibas, Fraksi Partai Demokrat mengajak pemerintah untuk serius dan lebih bijak menyelesaikan pandemik Covid-19 yang perkembangan kasusnya terus mengalami eskalasi.

Per Selasa kemarin, total pasien positif Covid-19 menjadi 7.135 orang. Angka itu bertambah 375 kasus positif corona dari hari sebelumnya. Adapun total meninggal dunia sebanyak 616 orang.

"Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona, gotong royong bantu rakyat dan pemerintah," demikian Ibas.